Beranda MMR Forum Komunikasi Mahasiswa MMR UMY
Picture of Indra Tanaya
kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Indra Tanaya - Wednesday, 18 January 2012, 11:22 AM
 
Kasus

Tn. C berusia 40 tahun. Seseorang yang menginginkan untuk dapat mengakhiri hidupnya (Memilih untuk mati. Tn. C mengalami kebutaan,diabetes yang parah dan menjalani dialisis). Ketika Tn. C mengalami henti jantung, dilakukan resusitasi untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini dilakukan oleh pihak rumah sakit karena sesuai dengan prosedur dan kebijakan dalam penanganan pasien di rumah sakit tersebut.

Peraturan rumah sakit menyatakan bahwa kehidupan harus disokong. Namun keluarga menuntut atas tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut untuk kepentingan hak meninggal klien. Saat ini klien mengalami koma. Rumah sakit akhirnya menyerahkan kepada pengadilan untuk kasus hak meninggal klien tersebut.

Tiga orang perawat mendiskusikan kejadian tersebut dengan memperhatikan antara keinginan/hak meninggal Tn. C dengan moral dan tugas legal untuk mempertahankan kehidupan setiap pasien yang diterapkan dirumah sakit.

Perawat A mendukung dan menghormati keputusan Tn.C yang memilih untuk mati. Perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Perawat C mengatakan bahwa yang berhak untuk memutuskan adalah dokter.

1. a. Untuk kasus yang diatas tenaga medis manakah yang benar dan apa landasan moralnya?

2. b. Bagaimana mengatasi konflik internal dengan sesama staf dan eksternal antara RS dengan pasien?

3. c. What is the conflict?

Picture of siti janah
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by siti janah - Monday, 23 January 2012, 09:13 AM
 
Didalam management sebuah RS tentu ada pelaksanaan Hospital by law dan medical by law yang berupa peraturan, regulasi dan SOP yang setiap RS bisa berbeda-beda pola walaupun subtansinya sama. Secara Umum Strutural dan Fungsional RS pasti ada Bagian yang disebut "Komite Medik" yang langsung bertanggungjawab kepada Diraktur, Untuk kasus tersebut diatas Rekomendasi hal-hal yang berkaitan dengan tindakan, diagnosa,terapi maupun penentuan prognosanya harus atas rekomendasi dari komite medik dan rekomendasi inilah yang dipakai oleh management RS untuk disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait. Kasus diatas disebut dengan kasus permintaan "Euthanasia" atau mengakhiri kehidupan dengan cara medis yang biasanya dilakukan dg penyuntikan kepada pasien tersebut. Dibeberapa negara seperti di Eropa banyak negara yang melegalkan atau memperbolehkan Euthanasia. Indonesia termasuk negara yang tidak memperbolehkan euthanasia. Dari kasus diatas apabila pihak keluarga memaksakan untuk dilakukan euthanasia maka pihak management harus tegas melaksanakan rekomendasi dari komite medik, biasanya setiap RS ada form untuk menandatangani Surat Keterangan "Pulang Paksa" yang bisa diberikan kepada pihak keluarga. Seluruh komponen SDM atau karyawan di RS sakit tersebut wajib mengikuti dan mendukung kebijakan tersebut karena kalau management mengikuti satu persatu pendapat karyawan maka bisa dipastikan RS tersebut akan selalu menghadapi konflik seperti contoh kasus ini, Jadi apabila pertanyaanya siapa yang benar dari perawat tersebut diatas sudah barang tentu jawabanya adalah bisa benar bisa juga salah, Wallohu A'lam.
Picture of achirudin timora
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by achirudin timora - Tuesday, 24 January 2012, 01:00 PM
 
1. a. menerima keadaan sakit yang begitu berat bukan hal yang mudah. kematian adalah keniscayaan bagi setiap makhluk yang bernyawa. hari, jam, menit, dan detik kematian telah ditentukan bagi setiap orang. Oleh karena itu yang perlu kita hormati sebagai orang yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhirat adalah detik-detik kehidupan, nafas, dan waktu yang masih Allah SWT berikan kepada pasien untuk dapat digunakan sebaik-baiknya dengan mengucap syahadat, istigfar dan hamdalah. Allah SWT masih memberikan fasilitas yang luar biasa pada apa yang disebut khusnul khotimah berupa ampunan bahkan syurga.. semua insan akan mati, tapi bukan atas kehendak kita (pasien, perawat, ataupun dokter), bukan euthanasia.. Rasa sakit yang diterima masa hidup, tidak sesakit rasa sakit yang diterima pada saat sakaratul maut maupun setelahnya, kita harus mengimani hal ini dan bisa meyakinkan kepada pasien bahwa sisa waktu yang dimiliki harus dimanfaatkan untuk hal2 baik, menerima dengan ikhlas, dan qonaah terhadap takdir Illahi.. semua pihak di RS harus bisa mendukung pasien bahwa euthanasia bukanlah jalan keluar. jalan keluarnya adalah menerima kondisi sakitnya dengan ikhlas, tetap melakukan ikhtiar pengobatan, dan berserah diri kepada Allah SWT atas hasil ikhtiarnya.. hal ini juga harus dipahami oleh pihak keluarga. supaya tidak terjadi penuntutan maka harus dikomunikasikan oleh pihak RS, sejauh mana tindakan yang akan dilakukan oleh pihak RS (sesuai kebijakan dan prosedur di RS) dan sejauh mana keluarga menyetujui tindakan yang akan dilakukan oleh pihak RS, ya karena pada dasarnya pelayanan yang dilakukan adalah kesepakatan antara pihak RS dengan pasien/keluarganya.. jadi kesimpulannya saya setuju dengan perawat B bahwa kita tidak berhak mengakhiri hidup pasien, kita harus menjalankan prosedur standart yang digunakan di RS baik oleh perawat maupun oleh dokter. kita memang menghargai apa yg diinginkan oleh pasien tapi kita harus mampu melihat mana yang baik dan mana yang tidak, tidak hanya perspektif keduniaan tapi juga perspektif akhirat dan mengkomunikasikannya dengan pasien/keluarganya..
Picture of achirudin timora
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by achirudin timora - Tuesday, 24 January 2012, 01:42 PM
 
2.b. konflik internal akan terjadi manakala tidak ada aturan yang jelas tentang permasalhann ini, blm ada SOP atau prosedur penanganan kegawatdaruratan sehingga pemberi pelayanan masih bingung dengan apa yang harus dilakukan dan merujuk kepada siapa.. selain itu konflik batin bisa saja terjadi. akan tetapi konflik interen dapat diatasi apabila di RS sudah ada kesamaan persepsi antar petugas, dan manajemen RS sehingga kebijakan dan prosedur tetap sangat penting untuk diadakan dan disosialisasikan dengan baik. sedangkan konflik ekstern dengan pasien/keluarganya dapat diselesaikan dengan musyawarah yang baik dan kesepakatan bersama..

3. c. The conflict is about the euthanasia it self. is it legal or not to be perform in the hospital.
Picture of agus tri widiyantara
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by agus tri widiyantara - Tuesday, 24 January 2012, 03:31 PM
 
Ketika tenaga kesehatan dihadapkan pada persoalan benar dan salah dalam memberikan pelayanan kepada pasien, secara legal harus melihat 3 hal, yaitu masalah etika, standar pelayanan dan peraturan/hukum, termasuk ketika dihadapkan pada masalah euthanasia. Ketiga hal tersebut harus menjadi pegangan dan tidak boleh dilanggar. Adanya pelanggaran dari ketia hal tersebut bisa dikatakan sebagai suatu malpraktek.
  1. Kode etik bagi tenaga kesehatan mewajibkan setiap tenaga kesehatan menghormati hak hidup setiap insan.Sehingga, setiap tenaga kesehatan harus selalu bekerja agar dapat menyelamatkan jiwa pasien. sampai saat ini belum ada kode etik di kalangan tenaga kesehatan yang menghormati hak mati, artinya tenaga kesehatan mempersilahkan pasien untuk mengakhiri hidupnya, apapun caranya dan apapun alasannya.So, dari sisi etik tidak ada pembenaran untuk melakukan euthanasia.
  2. Setiap tenaga kesehatan sebagai tenaga profesional harus bekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku. Prosedur pelayanan yang ada harus menjadi pedoman dalam memberikan pelayanan. Pada dasarnya semua prosedur pelayanan kesehatan mempunyai tujuan yang sama, berupaya mengatasi penyakit yang diderita, mengupayakan penyembuhan dan menyelamatkan jiwa.Jadi, tidak ada prosedur yang tujuannya adalah mengakhiri jiwa pasien.
  3. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur secara tegas tentang euthanasia,walaupun dalam UU Kesehatan dinyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Meskipun secara internal rumah sakit membuat kebijakan yang mengatur masalah euthanasia (dalam HBL/MSBL), tetap harus mengikuti ketentuan hukum yang ada.
Kesimpulannya adalah : Sebagai tenaga kesehatan harus bekerja secara profesional sekaligus taat herhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku
Picture of andika purwita aji
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by andika purwita aji - Wednesday, 25 January 2012, 09:12 AM
 
1. Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai individu diperlukan diagnbostik yang benar berdasarkan konsep diagnostik yang dapat dipertanggungjawabkan, dalam hal ini merupakan tugas dokter untuk menentukan.Namun demikian kematian adalah hak Tuhan dan tidak seorangpun berhak menunda ataupun mempercepat waktu kematian.Situasi demikian yang selalu menjadi konflik batin dalam diri dokter,apakah dia unya hak hukum untuk mengakhiri hidup seorang pasien meskipun itu atas permintaan asien atau keluarganya dengan dalih mengakhiri penderitaan yang berkepanjangan, meskipun nantinya dokter bisa dihadapkan pada konsekuensi hukum.Dari sudut pandang hukum dalam KUHP pasal 344 " barang siapa menghilangkan jiwa orang lain,atas permintaan orang itu sendiri yang disebutkan dengan nyata dan sungguh sungguh dihukum penjara selama lamanya duabelas tahun"
2.Untuk megatasi konflik antar perawat mestinya harus dihadapkan pada seorang ahli yang dapat memberikan penjelasan mengenai penyakit yang diderita dan faktor kesembuhan yang mungkin masih ada jika hal ini dipertahankan.
Untuk konflik externalnya antar keluarga dan pihak rumah sakit bertemu dalam satu forum dgn didampingi para ahli dari berbagai sudut pengetahuan baik dari kesehatan, agama , hukum dan sosial untuk saling memeaparkan jika tindakan euthanasia diambil apa konsekuensinya dan dalam hal ini membiarkan keluarga mengambil keputusan.
3.masalah di sini yg aling nyata adalah legal atau tidaknya tindakan euthanasia dilihat dari berbagai aspek; kesehatan, sosial, hukum dan agama
Picture of musa musa ghufron
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by musa musa ghufron - Wednesday, 25 January 2012, 02:36 PM
 
1. Saya lebih sependapat dengan perawat C bahwa yang berhak menentukan adalah dokter penanggung jawab pasien tersebut karena yang lebih mengerti tentang kondisi pasiennya. Namun demikian dalam hal tersebut haruslah tetap memperhatikan berbagai hal yang berlaku di negara kita. Di Indonesia masalah euthanasia sampai saat ini masih belum ada yang benar-benar mengatur tentang hal tersebut. Kode etik kedokteran sendiri menetapkan bahwa dokter haruslah menghormati hak hidup setiap manusia mulai sejak pembuahan. Agama sendiri pun melarang hal tersebut.
2. Untuk itulah maka hal ini harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik pada pihak pasien maupun dalam hal ini pihak keluarganya mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan masalah euthanasia tersebut sampai benar-benar paham. Jika pihak pasien atau keluarga masih tetap berkeras untuk melakukannya maka hendaklah ada dokumen semacam inform consent tentang masalah permintaan tersebut. Di intern rumah sakit pun haruslah diberikan pengertian kepada seluruh staf terutama keperawatan tentang masalah euthanasia dan haruslah sudah ada suatu prosedur yang mengatur tentang berbagai hal yang berhubungan dengan masalah tersbut.
3. Yang menjadi masalah adalah euthanasia itu sendiri, karena hal tersebut di Indonesia masih belum ada aturan perundang-undangan yang mengatur, di kode etik kedokteran Indonesia sendiri menetapkan bahwa dokter haruslah menghormati hak hidup setiap manusia mulai sejak pembuahan, sedangkan norma agama sendiri melarang menghilangkan nyawa seseorang. Oleh karena berbagai pertimbangan itu maka euthanasia akan masih menjadi masalah.
Picture of arif budi wibowo
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by arif budi wibowo - Wednesday, 25 January 2012, 09:15 PM
 
1. Dalam masalah ini menurut saya tidak satupun dari paramedis tersebut yang bisa dinyatakan benar dan salah dalam hal ini. Pada hakikatnya bahwa setiap orang dimuka bumi ini mempunyai hak untuk memperoleh kehidupan yang selayaknya. Dari kasus ini menurut saya bahwa tindakan euthanasia itu bukanlah pilihan yang harus kita pilih. Ketika paramedis dihadapkan dengan sebuah masalah, semuanya harus kita pertimbangkan baik dan buruk mengenai keputusan yang akan kita ambil sehingga bisa kita pertanggungjawabkan.
2. Dalam mengambil suatu keputusan di Rumah sakit semuanya harus melewati komite medic di Rumah sakit. Selain melalui komite medic menurut saya dari berbagai pihak (komite medic, dokter, beserta keluarga pasien) harus duduk bersama membahas masalah euthanasia. Dari pihak Rumah sakit harus kita paparkan bahwa mempertahankan kehidupan seseorang adalah mutlak adanya dan euthanasia itu bukanlah pilihan.
3. Konflik yang muncul disini adalah bagimana kita memandang kasus euthanasia tersebut dari berbagai sudut pandang seperti dari segi moral, segi hukum, dan dari segi agama itu sendiri
mahasiswa MMR
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by irni sofiani - Thursday, 26 January 2012, 12:21 AM
 

Sebagaimana tercantum dalam pasal 7d Kode Etik Kedokteran Indonesia tahun 2001, bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani. Dengan sendirinya segala perbuatan dokter terhadap pasien bertujuan memelihara atau mempertahankan kesembuhan atau kehidupan pasiennya.Tuhan yang Maha Esa menciptakan seseorang yang pada suatu waktu akan menemui ajalnya. Tidak seorang dokterpun, betapapun pandainya akan dapat mencegahnya.

Naluri yang terkuat pada setiap makhluk bernyawa termasuk manusia adalah mempertahankan hidupnya. Untuk itu manusia dikaruniai akal, kemampuan berpikir dan mengumpulkan pengalamannya sehingga dapat mengembangkan ilmu pengetahuannya dan usaha untuk menghindarkan diri dari bahaya maut. Semua usaha tersebut meupakan tugas seorang dokter, jelas bahwa dokter harus selalu berusaha untuk memelihara setiap kehidupan.

Menurut saya, dalam perspektif Islam Allah SWT berkuasa dan berkehendak atas segala sesuatu tanpa terkecuali. Kita sebagai manusia, porsi kita hanya untuk mengupayakan kesembuhan, kesehatan atau kehidupan pasien. Bilamana Allah SWT berkehendak si pasien berada dalam kondisi yang tidak ada harapan kesembuhan secara medis namun belum meninggal juga kita sebagai dokter tidak berhak memberikan upaya untuk mengakhiri kehidupannya (euthanasia aktif) sampai Allah SWT menentukan saat hidupnya memang harus berakhir karena Allah lah yang memiliki hak atas kehidupan ciptaanNYA .

Dari uraian diatas ,menurut pandangan saya secara agama (Islam) dan menurut Kode Etik Kedokteran Indonesia : tidak diperbolehkan seorang dokter mengakhiri hidup seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak akan sembuh lagi / tidak memiliki harapan hidup lagi. Namun demikian belum ada landasan hukum/ UU yang kuat mengenai euthanasia ini. Kode Etik dan Sumpah Dokter sebaiknya diimplementasikan dalam peraturan-peraturan internal dan standard prosedur tindakan di rumah sakit.

Jawaban Pertanyaan:

1. Saya lebih sependapat dengan Perawat B : bahwa semua anggota/ staf yang berada di RS tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pembunuh. Dokter yang merawat sekalipun tidak berhak menentukan dilakukan euthanasia/tidak . Landasan moralnya adalah etika di RS itu sendiri.

2. Internal : Dibentuk tim untuk mengatasi konflik yang terdiri : Dokter penanggungjawab pasien, Komite Medis, Perawat, Bagian Etik, Bagian Legal dan Direktur. Diupayakan agar satu pendapat di kalangan intern RS.

Eksternal : Keputusan dari tim internal RS dikomunikasikan kepada keluarga pasien untuk dirundingkan untuk mendapatkan solusi/kesepakatan bersama.

3. The conflict is :

Kontroversi mengenai hak meninggal diputuskan oleh siapa?

semangad menempuh MMR
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Wiwit Ciptaningsih Haryanto - Friday, 27 January 2012, 03:39 AM
 
1.Kelahiran dan kematian merupan hak dari Allah SWT sehingga tidak ada seorangpun didunia ini yang mempunyai hak untuk memperpanjang atau memperpendek umurnya sendiri.
Jiwa merupakan kehidupan yang tidak didapat dengan mudah sehingga harus dipertahankan berdasarkan norma hukum yang berlaku.
Eutanasia esensinya adalah pembunuhan. Dan tidak ada agama yang melegalkan penghilangan nyawa manusia.
Menurut saya perawat A,B maupun C tidak ada yang benar. Karena di Indonesia dasar hukum tentang eutanasia belum ada.Maka,selayaknya eutanasia menjadi porsi negara untuk mengijinkan atau melarang.
Karena semua pasien yang dirawat di RS wajib mendapatkan haknya untuk memperoleh pengobatan yang seharusnya didapatkan.Semuanya kembali pada peraturan RS tersebut.RS perlu ada SOP yang kuat untuk eutanasia.

2.
-Konflik internal : pihak RS mengadakan pertemuan dengan semua staf tenaga medis untuk menyatukan pendapat dan tujuan terhadap pelayanan yang akan diberikan. Sehingga, perbedaan pendapat antar staf yang dapat menimbulkan konflik terhindari.
-Konflik eksternal : RS melakukan perundingan/musyawarah dengan keluarga pasien sehingga mendapatkan kesepakatan bersama.

3.Konflik yang terjadi adalah : konflik antara pihak pasien dengan RS tersebut terhadap keputusan diadakan eutanasia atau tidak pada Tn.C.
Picture of agus tri widiyantara
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by agus tri widiyantara - Friday, 27 January 2012, 07:13 AM
 

2. Cara mengatasi konflik, baik internal maupun eksternal, kuncinya ada pada komunikasi. Secara internal, komunikasi vertikal maupun horisontal harus terjaga. Antar karyawan ada suatu sistem komunikasi, baik secara formal maupun informal. Adanya permasalahan antar karyawan, baik yang sifatnya personal maupun profesional dapat diselesaikan dengan tuntas tanpa menimbulkan permasalahan baru. Pihak manajemen juga harus mampu menjadi fasilitator maupun mediator apabila ada permasalahan antar karyawan. Selain itu dalam komunikasi vertikal, pimpinan harus memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyampaikan permasalahan dan bersama-sama dengan pimpinan mencari solusi penyelesaian masalah.

Secara eksternal, komunikasi rumah sakit dengan pasien juga harus terjaga dengan baik, baik antara pasien dengan dokter dan perawat maupun pasien dengan manajemen rumah sakit. Rumah sakit harus terbuka bagi pasien untuk menyampaikan permasalahan maupun masukan dan jangan segan untuk berdiskusi dengan pasien/keluarga apabila ada permasalahan yang memang perlu didiskusikan.

3. The conflict about this issue is : death is not a choise, but life is destiny

Picture of laksito rini
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by laksito rini - Friday, 27 January 2012, 03:22 PM
 
Hukum di Indonesia belum mengatur tentang euthanasia.Selama ini yang dikenal dalam dunia medis adalah : euthanasia aktif (memberikan suntik mati yang didasari atas permintaan keluarga dan kajian klinis yang baru berlaku di negara Belanda) dan euthanasia pasif ( dokter sudah berupaya optimal untuk kesembuhan pasien tetapi tidak memberikan hasil, yang akhirnya pasien di serahkan pada pihak kekuarga).
Untuk memberikan rasa ketenangan bagi pasien dan keluarganya akan lebih tepat bilamana fungsi asuransi kesehatan dimaksimalkan, dengan asuransi ini segala tindakan medis terhadap pasien menjadi maksimal dengan tujuan memberikan pelayanan yang optimal kepada pasien.

jawaban saya :
  • Perawat tidak memiliki kewenangan untuk memberikan statement, kecuali yang berhubungan dengan tugas pokoknya yaitu : memberikan pelayanan keperawatan baik secara bio, psiko,sosial dan sepiritual.
  • landasan moralnya adalah : Penerapan etika Rumah Sakit yang diatur dalam Hospital By low dan dijabarkan pada SPO (Standar Prosedur Oprasional)

  • Mengatasi konflik internal : direktur, komite medik, kepala pelayanan medis, kepala keperawatan, dokter penanggung jawab pasien dan perawat yang menangani pasien mengadakan pertemuan untuk menyamakan persepsi yang tidak terlepas dari SPO.
  • Mengatasi konflik eksternal : Pihak rumah sakit memberikan pengertian pada keluarga pasien bahwa euthanasia belum diatur dalam undang-undang dan tidak sesuai dengan penerapan etika rumah sakit dan etika kedokteran.

  • conflict dalam kasus ini adalah : euthanasia menjadi hak siapa.?
Picture of andhika setiawan
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by andhika setiawan - Friday, 27 January 2012, 04:05 PM
 

JAWABAN DARI dr.Aisyah Lahdji ( menggunakan akun lain karena kesalahan teknis)

1. Tenaga medis yang benar adalah perawat B

Dengan landasan :

a. Etik dan Moral

Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain.

Etik merupakan studi tentang perilaku, karakter dan motif yang baik serta ditekankan pada penetapan apa yang baik dan berharga bagi semua orang.

Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku professional. Cara hidup moral perawat telah dideskripsikan sebagai etik perawat, untuk dokter sebagai etik medis.

Euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “Euthanasia hinggga saat ini tidak sesua dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”.

b. Euthanasia dari sudut Hukum

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian. Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang masih mengandung misteri besar, & ilmu pengetahuanbelum berhasil menguaknya.

Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai induvidu diperlukan kriteria diagnostic yang benar berdasarkan konsep diagnostic yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari tuhan. Tak seseorangpun yang berhak menundanya sedikitpun, termasuk mempercepat waktu kematian. Tetapi, bagaiman dengan hak pasien untuk mati guna menghentikan penderitaannya?

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang – undangan yang ada yaitu pada pasal 344 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “ Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh – sungguh, dihukum penjara selama – lamanya 12 tahun”. Undang – undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan anggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthasania, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarga, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahuipengobatannya.

2.

a. Mengatasi konflik internal dalam sesama staf adalah :

menciptakan komunikasi dua arah, tanggung jawab tugas dipertegas, ada pertanggung jawaban dari masing – masing petugas sebagai hasil tanggung jawab tugas, mengintegrasikan kegiatan

b. mengatasi konflik eksternal antara Rumah Sakit dengan pasien adalah :

khususnya Rumah Sakit menyatukan persepsi / pandangan dengan mencerna permasalahan dan menganalisis terlebih dahulu untuk menghadapi permasalahan dengan pasien. Kemudian Rumah Sakit mengadakan pendekatan / merundingkan masalah – masalah konflik yang terjadi untuk mencari kesepakatan bersama.

3. Konflik

Segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak (suatu situasi dimana terdapat tujuan – tujuan / emosi – emosi yang tidak sesuai satu sama lain, pada diri individu yang menyebabkan pertentangan – pertentangan atau interaksi yang bersifat antagonis)

djalu
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by djalu naskutub - Sunday, 29 January 2012, 07:22 PM
 
Pada dasarnya di Indonesia belum ada hukum yang mengatur tentang euthanasia baik itu euthanasia aktif maupun yang pasif,sehingga apabila kita dihadapkan pada situasi seperti dalam kasus tersebut diatas,maka kita harus melihat
- landasan hukumnya yaitu undang undang yang ada di Indonesia.
- Standart Prosedur Opeerational yang ada di rumah sakit.
- Norma norma yang berlaku di masyarakat.
Dimana di dalam undang undang dan SPO rumah sakit belum mengatur tentang euthanasia maka kita bisa melihat norma norma yang berlaku di masyarakat bahwa euthanasia belum bisa diterima oleh masyarakat secara luas.
Disamping itu kita sebagai dokter sudah pernah disumpah yang mana dalam salah satu butir lafal sumpah dokter Indonesia berbunyi sebagai berikut:
- Saya akan menghormati setiap hidup hidup insanimulai dari saat pembuahan.
Sehingga menurut saya dalam kasus ini tidak boleh ada suatu pernyataan pertentangan dalam rumah sakit boleh tidaknya dilakukan euthanasia.
Untuk mengatasi konflik internal lebih mudah karena semua adalah masyarakat kesehatan,kita dudukkan bersama dan dijelaskan seperti diatas,sedangkan untuk konflik eksternal agak sulit karena melibatkan keluarga penderita,sehingga perlu pendekatan pendekatan khusus yang juga melibatkan manajemen.
Picture of aisyah lahdji
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by aisyah lahdji - Sunday, 29 January 2012, 10:02 PM
 

JAWABAN DARI dr.Aisyah Lahdji ( menggunakan akun lain karena kesalahan teknis)

1. Tenaga medis yang benar adalah perawat B

Dengan landasan :

a. Etik dan Moral

Etik merupakan prinsip yang menyangkut benar dan salah, baik dan buruk dalam hubungan dengan orang lain.

Etik merupakan studi tentang perilaku, karakter dan motif yang baik serta ditekankan pada penetapan apa yang baik dan berharga bagi semua orang.

Etik juga dapat digunakan untuk mendeskripsikan suatu pola atau cara hidup, sehingga etik merefleksikan sifat, prinsip dan standar seseorang yang mempengaruhi perilaku professional. Cara hidup moral perawat telah dideskripsikan sebagai etik perawat, untuk dokter sebagai etik medis.

Euthanasia atau “pembunuhan tanpa penderitaan” hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. “Euthanasia hinggga saat ini tidak sesua dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP”.

b. Euthanasia dari sudut Hukum

Setiap makhluk hidup, termasuk manusia, akan mengalami siklus kehidupan yang dimulai dari proses pembuahan, kelahiran, kehidupan di dunia dengan berbagai permasalahannya, serta diakhiri dengan kematian. Dari proses siklus kehidupan tersebut, kematian merupakan salah satu yang masih mengandung misteri besar, & ilmu pengetahuanbelum berhasil menguaknya.

Untuk dapat menentukan kematian seseorang sebagai induvidu diperlukan kriteria diagnostic yang benar berdasarkan konsep diagnostic yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kematian sebagai akhir dari rangkaian kehidupan adalah merupakan hak dari tuhan. Tak seseorangpun yang berhak menundanya sedikitpun, termasuk mempercepat waktu kematian. Tetapi, bagaiman dengan hak pasien untuk mati guna menghentikan penderitaannya?

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang – undangan yang ada yaitu pada pasal 344 Kitab Undang – undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa “ Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh – sungguh, dihukum penjara selama – lamanya 12 tahun”. Undang – undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan anggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthasania, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarga, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahuipengobatannya.

2.

a. Mengatasi konflik internal dalam sesama staf adalah :

menciptakan komunikasi dua arah, tanggung jawab tugas dipertegas, ada pertanggung jawaban dari masing – masing petugas sebagai hasil tanggung jawab tugas, mengintegrasikan kegiatan

b. mengatasi konflik eksternal antara Rumah Sakit dengan pasien adalah :

khususnya Rumah Sakit menyatukan persepsi / pandangan dengan mencerna permasalahan dan menganalisis terlebih dahulu untuk menghadapi permasalahan dengan pasien. Kemudian Rumah Sakit mengadakan pendekatan / merundingkan masalah – masalah konflik yang terjadi untuk mencari kesepakatan bersama.

3. Konflik

Segala macam interaksi, pertentangan atau antagonistic antara dua atau lebih pihak (suatu situasi dimana terdapat tujuan – tujuan / emosi – emosi yang tidak sesuai satu sama lain, pada diri individu yang menyebabkan pertentangan – pertentangan atau interaksi yang bersifat antagonis)

Picture of musa musa ghufron
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by musa musa ghufron - Monday, 30 January 2012, 10:54 AM
 
ini saya menyampaikan dari Pak Sujatmiko karena beliau masih belum dapat password els.

1. Pada dasarnya tidak ada yang berhak memutuskan, namun kode etik sebagai tenaga kesehatan harus menghormati hak hidup setiap manusia sehingga tujuan dari setiap tenaga kesehatan adalah mengupayakan semaksimalnya untuk kesembuhan pasiennya, dan sampai saat ini belum ada kode etik tenaga kesehatan yang isinya membahas tentang hak mati seseorang. Di negara kita juga belum ada undang-undang yang mengatur tentang masalah euthanasia. Norma agama mengharuskan kita untuk menghormati kehidupan setiap manusia dan dilarang untuk mengakhiri hidup seseorang. Jadi lebih condong mendukung pendapat perawat B.
2. Harus diberikan pengertian pada semua staf tentang masalah euthanasia, harus dilakukan sosialisasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah tersebut termasuk sikap rumah sakit. Rumah sakit juga harus mempunyai aturan yang jelas tentang berbagai hal yang menyangkut masalah euthanasia, baik tertuang dalam bentuk kebijakan maupun Standar Prosedur Operasional sehingga konflik internal bisa dimanaj dengan baik.
Pasien dan keluarganya juga harus diberikan penjelasan dan dikomunikasikan dengan sejelas-jelasnya tentang masalah euthanasia tersebut dalam berbagai hal termasuk aturan-aturan yang ada di negara kita.
3. Konfliknya adalah euthanasia itu sendiri, karena di negara kita sendiri belum ada undang-undang yang jelas-jelas mengaturnya, sedangkan di norma agama dan kode etik kesehatan sendiri melarang hal tersebut.
Picture of andhika setiawan
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by andhika setiawan - Monday, 30 January 2012, 09:08 PM
 
Kasus Eutanasi memiliki kompleksitas, banyak sisi yang saling berbenturan dengan sisi yang lain , dalam kasus ini sebagai salah satu yang berbenturan adalah sisi sosial kemanusiaan itu sendiri, (dimana satu sisi saja dapat di pandang dari sudut yang salin berlawanan), keluarga secara sosial kemanusiaan memandang pasien memiliki "hak untuk meninggal karena sakit yang berkepanjangan dan telah menginginkan meninggal , sedangkan Rumah sakit memiliki Kewajiban untuk mempertahankan.
1a. Dari sisi Kerumahsakitan dan Etika Medis perawat B memiliki pendapat yang benar, karena berpendapat bahwa semua Staf di Rumah sakit tidak memiliki hak sebagai pembunuh, dasarnya adalah dari etika profesi bahwa setiap tenaga medis harus menghormati dan mempertahankan kehidupan,dari segu hukum di Indonesia Telah ditegaskan tidak dibenarkan melakukan eutanasi bahkan oleh permintaan pasien sendiri, Landasan ini yang menjadikan ketegasan Rumah sakit dan tenaga medis untuk bersikap.
1b. Mengatasi Konflik Internal sesama staf adalah Adanya penyikapan yang jelas dari pimpinan Rumah sakit dalam memilih sikap , tentu setelah melakukan pengkajian mendalam yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku , dan telah dituangkan dalam peraturan Rumah Sakit, Sistematikanya adalah adanya pertemuan komite medis- komite klinik ( setelah ada kesepakatan) , dan dilakukan sosialisasi kepada tenaga medis.Konflik External sangat kasuistik mana yang lebih menonjol, dengan melakukan diskusi antara pimpinan rumah sakit, keluarga dan pakar hukum kesehatan sehingga adanya suatu pemahaman tentang eutanasia, mengingat dalah kasus ini lebih menonjol masalah hak kemanusiaan dan hukum pasien,
1c. Konfliknya adalah keinginan dari pasien ( untuk meninggal) dan keluarga (yang memperjuangkan hak pasien) yang tidak serta merta dituruti oleh Rumah Sakit.
Picture of andhika setiawan
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by andhika setiawan - Tuesday, 31 January 2012, 08:52 PM
 
jawaban dari dr GUNADI NIM 20111030009

1a. Pada kasus diatas tidak ada pendapat yang benar , karena belum adanya peraturan di rumah sakit tentang uathanasia.
1b. Rumah sakit segera membuat peraturan yang diketahui oleh semua karyawan tentang Euthanasia, Untuk Konflik External Rumah sakit melakukan pendekatan terhadap keluarga bahwa Euthanasia secara etika dan moral tidak diperbolehkan.
1c.Konflik antara pasien & keluarga pasien dengan rumah sakit , dimana keluarga menginginkan dilakukan euthanasia dan rumah sakit belum ada aturannya.
Picture of arif budi wibowo
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by arif budi wibowo - Friday, 3 February 2012, 06:44 PM
 
JAWABAN DARI IDA RAHMAWATI(Menggunakan akun lain karna ada sedikit masalah)
1.Perawat B
2.cara mengatasi konflik internal dengan sesama staf :
bahwa semua pasien mempunyai hak atas hidup dan mati. hak hidup meski pasien memilih untuk dilakukan euthanasia, tapi kita sebagi tenaga medis bekerja sesuai prosedur/SOP dan etika profesi kalau masih bisa untuk diselamatkan. Kalau melakukan euthanasia maka hal itu bertentangan dengan nilai agama. Mengatasi konflik eksternal RS dengan pasien yaitu menjelaskan tentang euthanasia, tetapi kembali lagi kepasien harus ada informed consent dari pasien dan keluarga untuk dilakukan euthanasia

Picture of arif budi wibowo
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by arif budi wibowo - Saturday, 4 February 2012, 02:00 AM
 
<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520092929 1073786111 9 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:612.0pt 792.0pt; margin:72.0pt 72.0pt 72.0pt 72.0pt; mso-header-margin:36.0pt; mso-footer-margin:36.0pt; mso-paper-source:0;} div.Section1 {page:Section1;} /* List Definitions */ @list l0 {mso-list-id:1733772968; mso-list-template-ids:-681422296;} ol {margin-bottom:0cm;} ul {margin-bottom:0cm;} -->

JAWABAN DARI MUHAMMAD ALWI ANDI
2011130013
(Menggunakan akun lain karna belum punya akun)

  1. masalah hidup dan mati seorang hamba tidak bisa diputuskan/dilakukan oleh sesama hamba dengan alasan apapun karena semua itu sudah di gariskan jauh-jauh hari sebelum kita mempunyai hak untuk menghirup dan menikmati tipuan dunia. semua hanya milik ALLAH dan akan kembali pula kepada_Nya sesuai dengan ketentuan_Nya. dan sebagai seorang hamba kita hanya mampu berusaha dan terus berusaha untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman jiwa kita dan masalah ketentuan yang pasti hanya milik_Nya.
  2. menciptakan komunikasi dua arah, tanggung jawab tugas dipertegas, ada pertanggung jawaban dari masing – masing petugas sebagai hasil tanggung jawab yang disepakati bersama dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan untuk mencapai kesepakatan dan harapan yang diinginkan.
  3. ketidak tahuan tentang dasar hidup yang telah di anugerahi kepada sesama hamba.
Picture of laksito rini
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by laksito rini - Saturday, 18 February 2012, 11:58 AM
 
Jawaban dari Wiwik Dewi menggunakan account Laksito Rini karena kesalahan administrator shg account sy tidak bisa digunakan untuk upload.

1. Menurut pendapat saya Tenaga Medis B yang benar, karena tenaga medis di Indonesia tidak boleh/ dilarang melakukan euthanasia.
Kode etik kedokteran Indonesia menetapkan bahwa kita harus menghormati hak hidup setiap manusia mulai saat pembuahan. Norma agama kita juga mengajarkan untuk menghormati kehidupan setiap manusia dan dilarang untuk mengakhiri hidup seseorang.
2. Konflik Internal dengan staf dapat diatasi dengan mengadakan komunikasi dua arah dan mengintegrasikan tanggungjawab masing-masing petugas.
aturan-aturan harus jelas, dituangkan sebagai SOP ataupun kebijakan tentang berbagai hal berkenaan dengan euthanasia.
Konflik Eksternal RS dengan pasien/ keluarga pasien, bisa diselesaikan dengan menganalisa permasalahan yang terjadi. Dilakukan pendekatan/ rundingan masalah untuk mencapai kesepakatan bersama. Keluarga diberi penjelasan tentang euthanasia termasuk aturan-aturan yang ada di negara kita.
3. Konflik adalah segala macam interaksi, pertentangan atau antagonis antara dua pihak atau lebih. Dalam kasus diatas kehendak keluarga untuk euthanasia, sementara RS dan aturan negara kita melarang euthanasia.