Beranda MMR Forum Komunikasi Mahasiswa MMR UMY
aini
kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Q. Aini - Tuesday, 17 January 2012, 09:10 PM
 
 Kasus

Tn. C berusia 40 tahun. Seseorang yang menginginkan untuk dapat mengakhiri hidupnya (Memilih untuk mati. Tn. C mengalami kebutaan,diabetes yang parah dan menjalani dialisis). Ketika Tn. C mengalami henti jantung, dilakukan resusitasi untuk mempertahankan hidupnya. Hal ini dilakukan oleh pihak rumah sakit karena sesuai dengan prosedur dan kebijakan dalam penanganan pasien di rumah sakit tersebut.

Peraturan rumah sakit menyatakan bahwa kehidupan harus disokong. Namun keluarga menuntut atas tindakan yang dilakukan oleh rumah sakit tersebut untuk kepentingan hak meninggal klien. Saat ini klien mengalami koma. Rumah sakit akhirnya menyerahkan kepada pengadilan untuk kasus hak meninggal klien tersebut.

Tiga orang perawat mendiskusikan kejadian tersebut dengan memperhatikan antara keinginan/hak meninggal Tn. C dengan moral dan tugas legal untuk mempertahankan kehidupan setiap pasien yang diterapkan dirumah sakit.

Perawat A mendukung dan menghormati keputusan Tn.C yang memilih untuk mati. Perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Perawat C mengatakan bahwa yang berhak untuk memutuskan adalah dokter.

1. a. Untuk kasus yang diatas tenaga medis manakah yang benar dan apa landasan moralnya?

2. b. Bagaimana mengatasi konflik internal dengan sesama staf dan eksternal antara RS dengan pasien?

3. c. What is the conflict?

Picture of Irmawati Masyhuda
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Irmawati Masyhuda - Monday, 23 January 2012, 10:14 AM
 

  1. Perawat B benar dengan pernyataannya bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Adapun landasan moralnya adalah bahwa setiap manusia tidak memiliki hak untuk mengakhiri hidupnya, karena masalah hidup dan mati adalah kekuasaan mutlak Tuhan yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Selain itu perawat C juga benar karena mengatakan bahwa yang berhak untuk memutuskan adalah dokter. Adapun landasan moralnya adalah bahwasanya segala tindakan medik harus atas persetujuan dokter. Akan tetapi, tindakan euthanasia tetap tidak diperkenankan untuk dikerjakan oleh dokter. Hal ini sesuai dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) pasal 2 dijelaskan bahwa; “seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi”. Jelasnya bahwa seorang dokter dalam melakukan kegiatan kedokterannya sebagai seorang profesi dokter harus sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, hukum dan agama. Sementara tindakan euthanasia itu sendiri bertentangan dengan hukum dan agama. Di samping itu KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) pasal 7d juga menjelaskan bahwa “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani”. Artinya dalam setiap tindakan dokter harus bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaaan manusia. Jadi dalam menjalankan profesinya seorang dokter tidak boleh melakukan: Menggugurkan kandungan (abortus provocatus), mengakhiri kehidupan seorang pasien yang menurut ilmu dan pengetahuan tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

  1. Adapun langkah penyelesaian konflik dalam kasus ini adalah :

1) Pengkajian

a) Analisa situasi

Konflik yang terjadi di sini adalah konflik interpersonal antar perawat serta konflik antara pihak RS dengan pasien dan atau keluarganya.

2) Identifikasi

Konflik yang terjadi di sini adalah konflik interpersonal antar perawat yang berbeda pendapat tentang keputusan euthanasia pada pasien. Di samping itu terdapat konflik antara pihak RS yang tetap memberikan “Life Support” kepada pasien dengan pasien dan atau keluarganya yang menginginkan dilakukannya euthanasia agar pasien tidak menderita.

3) Intervensi

b) Menyeleksi metode dalam meyelesaikan konflik. Peyelesaian konflik memerlukan strategi yang berbeda-beda. Adapun strategi yang tepat untuk penyelesaian konflik ini adalah :

Konflik internal antara sesama staf dengan strategi kompromi atau negosiasi di mana ketiga perawat yang berbeda pendapat ini saling menyadari dan memahami tentang aspek moral dan tugas legal untuk mempertahankan kehidupan setiap pasien yang diterapkan dirumah sakit di mana mereka bekerja. Di samping itu mereka harus menyadari bahwa berbeda pendapat itu tidak selalu berdampak negative asalkan ada komunikasi yang baik. Dalam kasus euthanasia ini sebaiknya dokter dan pihak Rumah Sakit lah yang berhak untuk menjelaskan kepada keluarga pasien dan memutuskan bagaimana menindaklanjuti kasus euthanasia ini. Akan tetapi selama pasien masih berada di RS tersebut, para perawat tetap berkewajiban memberikan perawatan kepada klien.

Konflik eksternal antara RS dengan pasien ataupun keluarganya dapat diselesaikan dengan strategi kolaborasi “win-win solution” di mana pertama menjelaskan kepada pasien dan atau keluarganya bahwasanya euthanasia itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika, agama, moral, serta hukum. Adapun landasannya berupa : pertama yaitu secara etika, tugas seorang dokter adalah untuk menyembuhkan, bukan membunuh; untuk mempertahankan hidup, bukan untuk mengakhirinya. Dasar agama adalah, di mana dokter percaya kesucian dan kemuliaan kehidupan manusia. Dari segi aspek moral, pilihan untuk membunuh, baik orang lain maupun diri sendiri adalah imoral karena merupakan tindak sengaja untuk membunuh seorang manusia. Dari segi hukum ataupun legal, seorang dokter yang melakukan euthanasia atau membantu orang yang bunuh diri telah melakukan tindakan melanggar hukum.

Kedua, jika memang tidak didapatkan titik temu antara keinginan keluarga ataupun pasien yang ingin melakukan euthanasia dengan pihak RS yang tetap memberikan bantuan hidup “Life support” kepada pasien sesuai dengan prosedur dan kebijakan dalam penanganan pasien di rumah sakit tersebut maka tindakan pihak RS yang menyerahkan masalah ini ke pengadilan sudah benar. Karena di Indonesia legalitas euthanasia belum jelas dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia tindakan euthanasia termasuk tindakan pidana. Sebagaimana secara eksplisit diatur dalam Pasal 344 KUHP. Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan :

Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Dari ketentuan Pasal 344 KUHP tersebut tersimpul, bahwa pembunuhan atas permintaan korban sekalipun tetap diancam pidana bagi pelakunya. Dengan demikian, dalam konteks hukum positif di Indonesia euthanasia tetap dianggap sebagai perbuatan yang dilarang. Dengan demikian dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukan “pengakhiran hidup seseorang” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Perbuatan tersebut tetap dikualifikasi sebagai tindak pidana, yaitu sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Sehingga dengan menyerahkan kasus hak meninggal klien tersebut ke pengadilan adalah keputusan yang tepat untuk Rumah Sakit karena staf di RS tidak melanggar aturan yang berlaku di RS, pasien dan atau keluarganya tidak akan menuntut RS tersebut, dan serta keluarga pasien akan mendapat keputusan tentang hak meninggal pasien dari pengadilan.

  1. Adapun konflik yang terjadi adalah pertama, euthanasia akan melanggar peraturan rumah sakit yang menyatakan kehidupan seseorang harus disokong, kedua dengan tetap melaksanakan peraturan RS yaitu tetap memberi bantuan hidup ”Life Support” menyebabkan keluarga pasien akan menuntut RS, ketiga apabila tidak memenuhi keinginan pasien maka akan melanggar hak-hak pasien dalam menentukan kehidupannya, keempat adanya perbedaan pendapat antara perawat A, B dan C.
Picture of Arif Kurniadi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Arif Kurniadi - Monday, 23 January 2012, 06:34 PM
 
  1. Untuk kasus di atas tenaga medis yang benar adalah perawat C; bahwa yang berhak memutuskan adalah dokter. Hal ini berlandaskan moral karena seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi makhluk insani (Pasal 7d Kewajiban Umum Kode Etik Kedokteran Indonesia). Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan mengijinkan. Namun bila euthanasia dilakukan tanpa dasar hukum, maka dokter dan rumah sakit bisa dianggap melanggar pasal 345 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan sarana. Dari sudut pandang hukum euthanasia aktif jelas melanggar Undang-Undang. Untuk lebih jelasnya lihat Peraturan Pemerintah No. 36/1964 dan Buku ke 2, Bab IV KUHPidana RI No. 39 tahun 1999 tentang HAM, yaitu Pasal 4, Pasal 9 ayat 1, Pasal 32, Pasal 51, Pasal 340, Pasal 344, dan Pasal 359. Pada Pasal 344 KUHPidana tersebut berbunyi sebagai berikut: Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. Mengenai perampasan nyawa/jiwa orang lain diatur juga pada Pasal 340 KUHPidana, yaitu sebagai berikut: Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

  2. Upaya mengatasi konflik internal antara sesama staf dengan mengadakan mediasi dan mencari solusi yang diwadahi oleh Komite Etik Rumah Sakit yang dibentuk secara internal. Solusi konflik tersebut harus berlandaskan Kode Etik Kedokteran Indonesia (KODEKI) mengingat hal ini telah diatur dan harus diterapkan dalam setiap melakukan tindakan kedokteran guna mencegah terjadinya konflik di masa mendatang. Konflik eksternal RS dengan pasien dan keluarganya dapat diselesaikan dengan cara memberikan penjelasan bahwa dalam menghadapi pasien diakhir hayatnya, dimana ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak berdaya lagi untuk memberikan kesembuhan, hendaknya berpegang pada pedoman sebagai berikut: a) Sampaikan kepada pasien atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien. b) Dalam keadaan dimana ilmu dan teknologi kedokteran sudah tidak dapat lagi diharapkan untuk memberikan kesembuhan, maka upaya perawatan pasien bukan lagi ditujukan untuk memberi kesembuhan melainkan harus ditujukan untuk memperoleh kenyamanan dan meringankan penderitaan. c) Beban yang menjadi tanggungan keluarga pasien harus diusahakan seringan mungkin; dan apabila pasien meninggal dunia, seyogyanya bantuan diberikan kepada keluarganya yang ditinggal. d) Bahwa apabila pasien dan atau keluarga pasien menghendaki menempuh cara “pengobatan alternatif”, tidak ada alasan untuk melarangnya selama tidak membahayakan bagi dirinya. e) Bahwa dalam menghadapi pasien yang secara medis tidak memungkinkan lagi untuk disembuhkan disarankan untuk memberikan Perawatan Hospis (Hospice Care).

  3. Konflik yang terjadi pada kasus tersebut yaitu: a) Konflik internal sesama staf Rumah Sakit yaitu perbedaan pendapat antara perawat A, B dan C tentang keinginan pasien dan keluarganya untuk mengakhiri hidupnya. b) Konflik eksternal Rumah Sakit dengan pasien dan keluarganya, yaitu keinginan pasien untuk mengakhiri hidupnya yang bertentangan dengan tindakan kedokteran “Life Support” yang dilakukan oleh Rumah Sakit, sehingga keluarga pasien akan menuntun Rumah Sakit.

Picture of rahmi ayu budi amalia
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by rahmi ayu budi amalia - Monday, 23 January 2012, 09:18 PM
 
1. Perawat B benar, karena Di Indonesia euthanasia tidak dibenarkan menurut undang-undang. sesuai dengan prinsip moral avoiding killing. Konsekuensi dari tindakan ini jika mengambil keputusan sesuai dg pemikiran perawat B adalah klien tetap menderita dan kecewa, klien dan keluarga akan menuntut rumah sakit, serta beban keluarga terutama biaya perawatan meningkat. Dengan demikian rumah sakit konsisten dengan peraturan yang telah dibuat.namun sebenarnya yg berhak membuat keputusan adalah pihak rumah sakit dengan keluarga pasien, dengan tidak mengesampingkan penjelasan2 dari dokter mengenai euthanasia, resiko yg akan dihadapi dsb, serta menyertakan inform consent apabila setelah nya keluarga pasien tetap memutuskan untuk eutanasia.
2. Mengatasi permasalahannya dengan melakukan pertemuan diskusi mengenai kasus tersebut, dan seharusnya masing2 profesi sudah mengerti dan memahami tugas masing2.seperti contohnya : Tugas perawat adalah memberikan asuhan keperawatan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar klien. Tugas dokter adalah memberikan pelayanan secara maksimal dg mendiagnosis secara tepat dan memberikan penjelasan selengkap2 nya dan motivasi kepada pasien dan keluarganya. Sehingga dr peran dokter dan perawatnya sudah jelas bahwa euthanasia bukan hak mereka untuk meng-”iya kan atau meng”tidak kan.
3. Penderitaan tuan C dengan kebutaan akibat diabetik, menjalani dialisis dan dalam kondisi koma menyebabkan keluarga juga menyetujui permintaan tuan C untuk dilakukan tindakan eutanasia. Konflik yang terjadi adalah pertama, eutanasia akan melanggar peraturan rumah sakit yang menyatakan kehidupan harus disokong, kedua apabila tidak memenuhi keinginan klien maka akan melanggar hak-hak klien dalam menentukan kehidupannya, ketiga adanya perbedaan pendapat antara perawat A, B dan C.
it's me
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by della mawros dwita - Monday, 23 January 2012, 09:19 PM
 
Nama : Della Mawros Dwita
Picture of munawir saragih
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by munawir saragih - Tuesday, 24 January 2012, 03:04 PM
 
1. menurut saya ketiga perawat tersebut memiliki pendapat yang benar tetapi pada kasus ini dan atas dasar hukum di Indonesia pendapat yang dapat di ambil adalah pendapat perawat B.
perawat A tidak salah karena memang setiap pasien memiliki hak atas tubuhnya sehingga setiap tindakan harus mendapat persetujuan (Informed consent) tapi pada kasus ini tenaga medis tidak dapat membiarkan saja pasien yang dalam kondisi darurat walaupun pasien dan keluarganya sudah pasrah, karena dengan membiarkan pasien tersebut sudah termasuk euthanasia pasif dan belum ada hukum di Indonesia (setau saya) yang membolehkan dilakukannya euthanasia tersebut. sehingga merupakan kewajiban seorang dokter untuk menolong dengan atau tanpa persetujuan.
perawat C memang tidak salah bahwa yang berhak memberikan keputusan medik adalah dokter tapi dalam hal euthanasia di indonesia yang berhak menentukan hidup mati hanyalah tuhan, sehingga setiap pelaksanaan euthanasia di Indonesia (sekali lagi setau saya) dianggap sebagai pembunuhan dan biasanya walaupun diajukan kepengadilan untuk melakukan euthanasia biasanya akan ditolak.
2. untuk mengatasi konflik internal maupun eksternal strategi yang sebaiknya dilakukan adalah diskusi (kompromi) antar internal terlebih dahulu setelah itu dilanjutkan penjelasan ke keluarga pasien mengenai aspek moral, hukum dll.
3. konflik yang terjadi adalah konflik antara sesama staf, konflik RS dengan pasien/keluarganya dan konflik dalam diri pasien.
Picture of lilis rohayati
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by lilis rohayati - Tuesday, 24 January 2012, 07:26 PM
 

1.Perawat B benar dengan pernyataannya bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Landasan moralnya bahwasannya islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah allah kepada manusia. Hanya allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati. perawat C juga benar dengan pernyataannya bahwa yang berhak untuk memutuskan adalah dokter. Karena bahwasanya segala tindakan medik harus atas persetujuan dokter, tetapi tidak berlaku untuk tindakan euthanesia karena tidak sesuai dengan kaidah dari berbagai aspek: etika, moral, hukum, serta agama.

2.Adapun langkah penyelesaian konflik dalam kasus ini adalah :

1. Konflik internal antara sesama perawat dapat diselesaikan dengan membicarkan hal tersebut secara internal dan mereka harus menyadari bahwa perbedaan itu bukanlah suatu masalah tetapi hal yang seharusnya bisa saling melengkapi. Sedangakan untuk masalah euthanesia sendiri sebaiknya pihak – pihak terkait di RS itu sendiri yang memutuskan dan mengacu pada berbagai aspek: etika, moral, hokum dan agama.

2. Konflik eksternal antara RS dengan pasien ataupun keluarganya dapat diselesaikan dengan menjelaskan kepada pasien dan atau keluarganya bahwasanya euthanasia itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika, agama, moral, serta hukum. Dan pihak RS jelas tidak bias melakukan hal tersebut, dikarenakan Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni pada Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 KUHP.

3. Adapun konflik yang terjadi:

1. Pasien meminta dilakukan euthanasia kepada dirinya, sedangkan tindakan tersebut jelas melanggar peraturan rumah sakit yang menyatakan kehidupan seseorang harus disokong.

2. Adanya ketidakpuasan keluarga pasien dikarenakan RS tetap melakukan tindakan “ life support” untuk mempertahankan hidup pasien padahal mereka menginginkan dilakukan euthanesia untuk mengurangi penderitaan pasien.

3. Adanya perbedaan pendapat antara perawat A, B dan C mengenai tindakan euthanesia terhadap pasien tersebut

Picture of ayudya cahya pakarti
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by ayudya cahya pakarti - Wednesday, 25 January 2012, 12:13 AM
 
AYUDYA CAHYA PAKARTI
Picture of Nur Hamam  Prakosa
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Nur Hamam Prakosa - Wednesday, 25 January 2012, 09:41 PM
 

1. Pada dasarnya pendapat ketiga perawat tersebut tidak ada yang salah karena masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan sudut pandang yang berbeda. Masalah euthanasia belum mempunyai kesamaan sudut pandang antara hak azasi manusia, etika, moral, hukum, ilmu pengetahuan, ekonomi, sosial, budaya dan agama, sehingga masalah ini tidak bisa dipandang hanya dari satu sudut pandang saja.

Tetapi jika dilihat dari hukum yang berlaku di Indonesia maka bisa dinyatakan bahwa tindakan euthanasia dalam bentuk apapun tidak dibenarkan. Ditambah dengan landasan moral mengenai tindakan kedokteran yaitu adanya sumpah doter yang didasari dari sumpah Hippocrates yang berbunyi:Saya bersumpah demi Appolo Sang Penyembuh dan Asclepios, Segala Kesembuhan, seluruh Dewa-Dewi, bahwa sesuai dengan kemampuan dan penilaian: Saya tidak akan memberikan obat yang mematikan kepada siapa pun bila diminta, atau tidak akan memberikan saran untuk itu; dalam bentuk apa pun”.Sumpah kedokteran yang ditulis oleh Hippocrates–dikenal sebagai Bapak Pengobatan, lahir di Yunani pada 460 SM. Setelah sekitar 2500 tahun sejak Hippocrates mengucapkan sumpahnya, dimana Hippocratic Oath masih memiliki pengaruh terhadap ilmu kedokteran modern, khususnya pada etika medis.

Bidang kedokteran sesungguhnya telah mempunyai seperangkat aturan normatif yang menjunjung tinggi arti sebuah kehidupan. Euthanasia, dalam semua deklarasi etika kedokteran, adalah dilarang karena tidak sesuai dengna prinsip-prinsip moral dasar. Argumen lain yang juga menunjukkan ketidaksesuaian euthanasia dengan etika kedokteran adalah sebuah prinsip bahwa tugas seorang dokter adalah untuk menyembuhkan, bukan membunuh; untuk mempertahankan hidup, bukan malah mengakhirinya.

2. Langkah penyelesaian konflik dalam kasus ini yaitu :

Konflik internal antara tenaga medis dapat diselesaikan dengan adanya kebijakan Rumah Sakit yang secara tegas mengatur masalah eutanasia dengan tetap memegang prinsip rumah sakit yang menyatakan bahwa ”kehidupan harus disokong” . Dan masing-masing tenaga medis harus menyadari bahwa perbedaan pendapat itu bukanlah suatu masalah tetapi untuk saling melengkapi dan bertujuan membangun.

Konflik eksternal antara RS dengan pasien dan keluarganya dapat diselesaikan dengan memberi penjelasan dan edukasi kepada pasien dan atau keluarganya bahwa kematian seseorang itu telah diatur oleh Allah, dan sebagai umat beragama tugas kita adalah mensyukuri hidup, berusaha dan mengusahakan hidup sebaik-baiknya bukannya malah mengakhirinya seberapapun beratnya, Oleh sebab itu, tindakan Euthanasia tidak boleh dilakukan. Sangat memungkinkan orang yang sakit keras atau dalam keadaan kritis itu diberi mujizat oleh Allah sehingga dapat sembuh kembali meskipun secara medis tidak dapat disembuhkan. Tidak ada yang tahu rencana yang telah Allah susun, tugas keluarga adalah memberi dukungan sebesar mungkin kepada pasien agar tetap semangat menjalani hidup.

3. Konflik yang terjadi adalah: eutanasia akan melanggar peraturan rumah sakit yang menyatakan kehidupan harus disokong, kedua pasien mempunyai hak autonomi untuk menerima atau menolak tindakan medis, ketiga tidak adanya kebijakan tegas dari rumah sakit dan pemerintah tentang masalah eutanasia.

Picture of yunita pransisca
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by yunita pransisca - Wednesday, 25 January 2012, 11:15 PM
 
(1) Perawat B, karena Tuhan jelas melarang manusia membunuh dirinya sendiri, atau orang lain melakukannya. Hidup dan mati semuanya di Tangan Tuhan, meskipun manusia, termasuk dokter dan tenaga kesehatan lainnya dengan segala ilmu dan teknologi yang dikuasainya, berusaha menolong seorang pasien, tetapi semuanya Tuhan yang akan menentukan. Di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan lafal sumpah Dokter dinyatakan bahwa dokter mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi hidup makhluk insani mulai dari saat pembuahan, dan dokter harus membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan. Pada satu sisi, seorang pasien berhak atas kehidupannya, namun ketika tindakan euthanasia dilarang untuk dilakukan, sementara penyakit yang diderita pasien tidak dapat disembuhkan (tim medis juga tidak dapat menyembuhkan) dan pihak keluarga benar-benar tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya yang besar serta melakukan kewajibannya terhadap dokter (yang berhak untuk menerima honorarium). Suatu
tindakan euthanasia yang dilakukan oleh seorang dokter, tidak begitu saja terlepas dari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena euthanasia merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Tidak ada alasan pembenar bagi seorang dokter yang melakukan euthanasia, dengan tindakan tersebut dikenakan Pasal 344 yang mendekati unsur delik tindakan euthanasia. Euthanasia ditinjau dari aspek moral dan hak asasi manusia bertentangan
dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 A UUD 1945 dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan landasan
hukum yang ada setiap hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Dalam tinjauan hukum pidana Indonesia, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, demi apapun dan alasan apapun, oleh siapapun harus dianggap sebagai suatu kejahatan.
(2)a. Konflik Internal yaitu konflik sesama staf dilakukan dengan strategi Acomodasion, yaitu diamna pada konflik tersebut tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah, karena hal tersebut tergantung pada pandangan individu masing-masing.
b. Konflik Ekternal yaitu konflik antara RS dengan pasien bisa dilakukan dengan cara Compromiser, yaitu dengan cara kompromi kepada pasien dan keluarganya, tentang hukum dan etika yang berlaku pada kasus tersebut.
(3)Konflik pada kasus ini adalah dimana terjadinya pertentangan antara suatu keinginan seseorang (pasien dan keluarga) yang bertentangan dengan suatu peraturan/etika/hukum yang berlaku yang dikenakan kepada pihak lain yang terlibat pada kasus tersebut. Yaitu dimana pasien menginkan untuk mengakhiri hidupnya, sedangkan menurut hukum/etika maupun agama hal tersebut tidak bisa dibenarkan.
Picture of solichah supartiningsih
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by solichah supartiningsih - Thursday, 26 January 2012, 06:08 AM
 
  1. Untuk kasus di atas tenaga medis yang benar adalah perawat B. Hidup mati seseorang sudah ada yg menentukan sendiri yaitu Allah SWT. Tidak ada pembenaran dari aspek mana pun yang memperkenankan euthanasia.

- Pengertian euthanasia sendiri dapat dikategorikan dalam tiga hal:

Euthanasia pasif: Tidak semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk memperpanjang hidup seorang pasien dipergunakan.

Euthanasia tidak langsung: Usaha untuk memperingan kematian dengan efek sampingan. Dengan harapan, pasien barangkali meninggal lebih cepat. Dalam hal ini termasuk pemberian segala macam obat narkotika, hipnotika, dan analgetika yang secara tidak langsung dapat memperpendek kehidupan walaupun hal tersebut tidak disengaja.

Euthanasia aktif: Proses kematian diperingan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum, hukum positif dengan tegas melarang euthanasia. Pasal 344 KUHP menyatakan: Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Ketentuan yuridis ini diperkuat dengan kode etik kedokteran pasal 10 yang menegaskan: Seorang dokter harus senantiasa ingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insani. Euthanasia atau tindakan apapun yang berakibat kematian seseorang jelas dengan tegas ditolak. Bahkan itu dapat dituntut ke pengadilan dengan dakwaan pembunuhan. Meskipun dalam KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai euthanasia, namun yang dimaksud disini adalah euthanasia aktif.

  1. Kunci point dalam suatu konflik adalah komunikasi, sebagai manusia kita harus saling memahami dan interaksi yang baik di didalam lingkungan baik internal dan eksternal karena internal yang baik (interpersonal) maka akibatnya interaksi terhadap dunia luar ataupun lingkungan dapat terjadi "balancing" yang akhirnya komunikasi menjadi baik dan tidak adanya timbul konflik yang negatif. Tetapi apabila konflik yang menguntungkan maka konflik tersebut sebagai dampak dari penyesuain untuk menanggulangi sebuah masalah, akbat konflik positif.

  2. Konflik yang terjadi adalah tindakan eutanasia itu sensdiri karena bertentangan dengan peraturan rumah sakit, konflik antara staf rumah sakit yaitu perbedaan pendapat antar sesama perawat, konflik antara rumah sakit dengan keluarga pasien.

Picture of rainy iszamriach
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by rainy iszamriach - Thursday, 26 January 2012, 06:47 AM
 
Rainy Iszamriach 20060310189
Picture of erlizanivo pratiwi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by erlizanivo pratiwi - Thursday, 26 January 2012, 07:53 AM
 
1. Untuk kasus yang diatas tenaga medis manakah yang benar dan apa landasan moralnya?

Perawat B. Perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh, di dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia dan lafal sumpah Dokter dinyatakan bahwa dokter mempunyai tugas dan kewajiban untuk melindungi hidup makhluk insani mulai dari saat pembuahan, dan dokter harus membaktikan hidupnya guna kepentingan perikemanusiaan. Walaupun di satu sisi pasien mempunyai hak untuk memperoleh informasi tentang penyakitnya, pengobatan dan prognosisnya, dan berdasarkan informasi menolak pertolongan atau perawatan oleh seorang dokter, namun ketika tindakan euthanasia dilarang untuk dilakukan karena suatu tindakan euthanasia yang dilakukan oleh seorang dokter, tidak begitu saja terlepas dari jeratan hukum yang berlaku di Indonesia. Karena euthanasia merupakan tindakan menghilangkan nyawa seseorang. Tidak ada alasan pembenar bagi seorang dokter yang melakukan euthanasia, Pasal-pasal dalam KUHP menegaskan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang. Demikian pula dengan euthanasia aktif dengan permintaan. Berikut adalah bunyi pasal-pasal dalam KUHP tersebut:
Pasal 338: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
Pasal 340: “Barangsiapa dengan sengaja & direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.”
Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”
Pasal 345: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri.”
Pasal 359: “Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan atau kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”. Euthanasia ditinjau dari aspek moral dan hak asasi manusia bertentangan dengan hak asasi manusia yang paling mendasar yaitu hak untuk hidup. Hal ini tertuang dalam Pasal 29 A UUD 1945 dan dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka dengan landasan hukum yang ada setiap hak asasi manusia harus dilindungi dan dijunjung tinggi. Dalam tinjauan hukum pidana Indonesia, menghilangkan nyawa orang lain tanpa hak, demi apapun dan alasan apapun, oleh siapapun harus dianggap sebagai suatu kejahatan. Indonesia belum memiliki suatu peraturan yang khusus dan lengkap tentang euthanasia, selain itu kita juga memiliki Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bisa juga sebagai landasan hukum Euthanasia.
Di Indonesia, lkatan Dokter Indonesia (IDI) dengan surat keputusan Nomor 336/PB/A.4/88 merumuskan bahwa seseorang dinyatakan mati apabila fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti (irreversible), atau apabila terbukti telah terjadi kematian batang otak.
Dalam pasal 9, BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh.
Ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI No.702/PB/H2/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut: “Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif”
Namun demikian di negara kita belum ada hukum yang jelas mengenai euthanasia ini.
Dasar atas tindakan boleh tidaknya dilakukan euthanasia yaitu Surat Edaran No.702/PB/H.2/09/2004 tentang euthanasia yang dikeluarkan oleh Pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan megijinkan.
Tapi kalau euthanasia dilakukan tanpa ada dasar hukum, maka dokter dan rumah sakit bisa dianggap melanggar pasal 345 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan sarana.

2. b. Bagaimana mengatasi konflik internal dengan sesama staf dan eksternal antara RS dengan pasien?
Konflik internal sesama staf : konflik dapat diselesaikan dengan cara Integrating, yaitu berdasarkan pada usaha-usaha untuk mengamati perbedaan dan mencari solusi yg bisa diterima oleh setiap anggota yaitu dengan cara mempersatukan. Penggunaan cara ini jika terjadi perbedaan pendapat ( Konflik ), maka penyelesaiannya kembali kepada persoalan awal. Masalah dibicarakan ulang sehingga konflik tidak terjadi lagi. Penggunaan cara ini jika waktu tidak terbatas, persoalannya kompleks, dan strategi jangka panjang.
Konflik ekternal antara rumah sakit dan pasien : konflik dapat diselesaikan dengan cara Compromising, yaitu penyelesaian persoalan yang terjadi berpusat pada jalan tengah, dimana semua anggota bersedia mengorbankan sesuatu demi tercapai penyelesaian konflik. Biasanya kedua pihak itu seimbang, dibutuhkan pemecahan yang cepat, masalah tidaklah kompleks, tidak butuh solusi jangka panjang.
3. What is the conflict?
Tn. C berusia 40 tahun mengalami kebutaan,diabetes yang parah dan menjalani dialisis menginginkan untuk dapat mengakhiri hidupnya (memilih untuk mati), dan perbedaan pendapat antara perawat A, B, C (Perawat A mendukung dan menghormati keputusan Tn.C yang memilih untuk mati. Perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Perawat C mengatakan bahwa yang berhak untuk memutuskan adalah dokter)
Picture of reni riawati
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by reni riawati - Thursday, 26 January 2012, 04:16 PM
 

1. Menurut pendapat saya, ketiga paramedic bisa saja memiliki pemikiran dan pendapat yang berbeda dalam hal ini, namun apapun juga pendapatnya, tentu saja mereka bukanlah pihak yang berkompeten dalam pengambilan keputusan tentang tindakan medis yang harus dilakukan pada Tuan C. Tindakan euthanasia masih menjadi prokontra dan karena kasus telah dilimpahkan pada pihak pengadilan, maka putusan pengadilan adalah yang menjadi penentu karena berkekuatan hukum dan memberi perlindungan hukum pada pelaksananya.Sejauh pengadilan belum memberi putusan maka RS harus dalam prinsip menyokong kehidupan pasien.( Prinsip ini sejalan dengan pendapat paramedic B).

2. Mengatasi konflik internal RS dapat dilakukan dengan membuat pertemuan internal staf yang berkaitan dengan kasus ini. RS menyampaikan penjelasan dan menyatukan pandangan yang beragam tentang kasus ini kemudian ,menyamakan persepsi tentang sikap yang akan diambil oleh RS .

Mengatasi konflik RS dengan pasien dapat dilakukan dengan cara RS mengupayakan mediasi dengan keluarga pasien. RS memberikan penjelasan tentang prosedur tindakan medis yang telah diberikan, kondisi medis dari Tuan C dan menganalisis proses yang sedang dan akan berjalan sehubungan dengan keinginan euthanasia dari pihak keluarga pada Tuan C.

3.Konflik yang terjadi adalah tuntutan untuk dilakukan tindakan euthanasia atas diri Tuan C atas permintaan keluarga yang ditolak oleh pihak RS.

Picture of riska yulinta viandini
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by riska yulinta viandini - Thursday, 26 January 2012, 05:56 PM
 
1. Menurut saya keputusan tenaga medis yang benar adalah tenaga medis B dan C, karena dalam pasal 9, BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh.

Ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI No.702/PB/H2/09/2004 yang menyatakan sebagai berikut:

“Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif”

Namun apabila pasien dipastikan mengalami kematian otak maka pasien dinyatakan telah meninggal. Tindakan penghentian terapeutik diputuskan oleh oleh dokter yang telah berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup yang diharapkan. Sesuai dengan surat edaran IDI menyatakan: Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien.

2. menurut saya untuk mengatasi konflik internal maupun eksternal adalah dengan mengkomunikasikan masalah, dengan mengingat kembali KODEKI serta hukum - hukum tentang euthanasia, setelah semua paham dengan euthanasia saya rasa semua hal bisa di kondisikan.

3. Yang jadi masalah disini pertama, keinginan pasien untuk mengakhiri hidup yang bertentangan dengan KODEKI jika dilakukan, kedua adaah masalah internal antar tenaga medis, dan yang terkahir adalah masalah tenaga medis dengan keluarga pasien.

Picture of cinta es citranandita
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by cinta es citranandita - Thursday, 26 January 2012, 06:51 PM
 
1. Sebenarnya masing-masing staf berhak memiliki pemikiran yang berbeda, disamping itu maksud dan tujuan mereka bukanlah semata-mata untuk menyakiti pasien, tetapi di Indonesia hukum dan undang-undang mengenai euthanasia telah diatur, sehingga kita tetap harus berpegang teguh pada peraturan yang berlaku, dalam hal ini saya setuju dengan pendapat perawat B yang menyatakan bahwa semua anggota/ staf yang berada di rumah sakit tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pembunuh. Hal ini sesuai dengan landasan hukum KUHP pasal 344 tentang pengaturan masalah euthanasia yang melarang adanya euthanasia aktif, yaitu suatu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian.
KUHP pasal 344
“Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”.
Ketentuan yuridis ini diperkuat dalam pasal 9, BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien, disebutkan bahwa “seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh”.

2. Konflik yang terjadi disini dapat diatasi dengan
a. Menjalin komunikasi yang baik antara seluruh pihak/ staf rumah sakit agar tidak terjadi kesalahpahaman, mendiskusikan masalah ini dengan musyawarah agar tercapai suatu kesepakatan dan tidak saling menyalahkan.
b. Memberikan pengertian kepada pihak keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan, sesuai dengan landasan hukum yang berlaku.

3. Konflik yang terjadi di rumah sakit ada 2:
- Konflik internal : Perbedaan pendapat antar perawat mengenai masalah pasien tersebut.
- Konflik eksternal : Pihak keluarga yang menuntut tentang hak euthanasia yang tidak diberikan oleh pihak rumah sakit. Pasien memang berhak menentukan pilihannya sendiri, tetapi pihak rumah sakit juga tidak dapat melakukan tindakan tersebut karena melanggar hukum dan undang-undang yang berlaku.
Picture of Ra Aditya Adhi Puruhita
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Ra Aditya Adhi Puruhita - Thursday, 26 January 2012, 06:53 PM
 
1. Berdasar konflik diatas, saya setuju pendapat perawat B. Keinginan seorang pasien untuk meninggal tidak bisa diartikan sebagai hak dari pasien dan bukanlah hak dari keluarga pasien maupun dokter, namun merupakan hak dari sang pencipta yaitu Tuhan. Tidak ada yang memiliki hak mempercepat dan mengudur kematian selain Tuhan, sehingga perbuatan yang menjurus kepada tindakan penghentian hidup yang berasal dari-Nya merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak-Nya.
“Lalu, Apakah hak untuk mati dikenal di Indonesia?” Indonesia melalui pasal 344 KUHP jelas tidak mengenal hak untuk mati dengan bantuan orang lain.
Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”

2. penyelesaian konflik diatas dapat diselesaikan dalam dua bagian:
- konflik internal: Rumah Sakit dan seluruh staffnya memegang prinsip bahwa kehidupan dan kematian merupakan hak utuh dari Tuhan bukanlah hak dari pasien, sehingga dokter dan paramedis akan menjunjung tinggi nilai kehidupan. Tak akan ada lagi perbedaan prinsip antar paramedis maupun dokter tentang euthanasia dalam kondisi apapun pada pasien.
- konflik eksternal: Rumah sakit dan pihak keluarga melakukan mediasi sebelum diserahkan kepada pengadilan dengan mendatangkan mediator yang tidak memihak pada pihak manapun dengan mempertimbangkan aspek etika, hukum, moral dan hukum (pasal 344 KUHP) yang ada di Indonesia.

3. konflik yang terjadi yaitu:
- konflik internal: perbedaan pandangan antar perawat di Rumah Sakit tentang hak pasien memilih mengakhiri hidupnya.
- konflik eksternal: tuntutan keluarga pasien perihal hak meninggal pasien kepada Rumah Sakit yang telah melakukan tindakan penyelamatan hidup (resusitasi) saat terjadi henti jantung.
Picture of ismy dianty
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by ismy dianty - Thursday, 26 January 2012, 07:11 PM
 
1. Pada dewasa ini, para dokter & petugas kesehatan lain menghadapi sejumlah masalah dalam bidang kesehatan yang cukup berat ditinjau dari sudut medis-etis-yuridis. Dari semua masalah yang ada itu, Euthanasia merupakan salah satu permasalahan yang menyulitkan bagi para dokter & tenaga kesehatan. Mereka seringkali dihadapkan pada kasus di mana seorang pasien menderita penyakit yang tidak dapat diobati lagi. Pasien tersebut berulangkali memohon dokter untuk mengakhiri hidupnya.
Permasalahan di atas merupakan kasus yang cukup berat karena ada beberapa pandangan dari masing-masing individu dimana permasalahan ini harus segera diselesaikan. Menurut saya, perawat B yang paling tepat dalam memutuskan konflik ini. Disini yang dibutuhkan adalah sumpah dokter dan landasan hukum yang ada di Indonesia. Dalam sumpah dokter tersirat bahwa sebagai seorang dokter tidak boleh memberikan obat yang mematikan kepada siapapun yang meminta.
Meskipun euthanasia bukan merupakan istilah yuridis, namun mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik pidana maupun perdata. Pasal-pasal dalam KUHP menegaskan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang. Demikian pula dengan euthanasia aktif dengan permintaan. Berikut adalah bunyi pasal-pasal dalam KUHP tersebut:
Pasal 338: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
Pasal 340: “Barangsiapa dengan sengaja & direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.”
Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”
Pasal 345: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri.”
Pasal 359: “Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan atau kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”

2. penyelesaian konflik internal dan eksternal :
-konflik internal : diselesaikan dengan diadakan rapat bersama staff RS untuk membahas konflik yang terjadi. Harus dikaji apa permasalahannya, kemudian mendiskusikannya dan yang terakhir membuat keputusan untuk menyelesaikan konflik. Disini RS harus memegang peraturan yang ada di RS yang melindungi kehidupan.
-konflik eksternal : diselesaikan dengan mengadakan pertemuan dari pihak RS dan keluarga pasien. Disini diusahakan memberikan penjelasan tentang peraturan di RS dimana kehidupan harus dilindungi dan memberikan keleluasaan kepada pihak keluarga untuk berpikir tenang (kekeluargaan) dalam memutuskan, selain itu diberikan pengertian bahwa kehidupan dan kematian hanya Allah yang mengetahui.

3. konflik yang terjadi adalah eutanasia merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan RS, Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh pasien dimana pasien memiliki hak atas dirinya.
Picture of diah sukmawati hidayah
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by diah sukmawati hidayah - Thursday, 26 January 2012, 07:34 PM
 
A. Tidak ada yang benar dan salah dalam memaparkan suatu pendapat. Namun jika melihat dari segi hukum dan moral, pendapat perawat B lebih bisa dianggap rasional dan dibenarkan. Perawat A dengan pendapatnya bahwa pasien dapat memilih untuk mati. Hidup, mati, rezeki, jodoh hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang dapat hidup dan kapan meninggal. Mati bukan suatu pilihan. Untuk perawat C, tidak hanya dokter yang berperan dalam hal ini, namun semua pihak juga terkait mulai dari pihak rumah sakit, para dokter, perawat dan keluarga pasien.Jadi perawat B yang menyatakan bahwa RS tidak punya hak untuk membunuh. Hal yang dapat dilakukan yaitu memberikan upaya terbaik untuk menyelamatkan jiwa seseorang.

B. Konflik internal dapat diselesaikan dengan menyamakan persepsi dan pikiran dalam jajaran struktural maupun fungsional dalam mengatasi hal ini. Mendapatkan jalan keluar terbaik berdasarkan landasan hukum, agama, moral, dsb. Untuk konflik dengan keluarga sebaiknya ada pihak yang menjadi mediator untk memediasi permasalahan ini, pihak yang dapat berpikir netral tanpa memihak manapun dengan berlandaskan hukum, peraturan dan pertimbangan lainnya. Sehingga didapatkan jalan keluar terbaik. Selain itu pihak rumah sakit juga berusaha memberikan penjelasan logis kepada keluarga tentang tindakan terbaik yang sudah dan akan dilakukan dan meminta keluarga untuk bersabar dan meyakinkan bahwa semua tindakan yang dilakukan tidak menyakiti pasien dan hal itu dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup pasien dan kembali lagi bahwa urusan mati ada di tangan Tuhan Yang Maha Kuasa.

C. Konflik yang ada yaitu tindakan euthanasia yang masih menjadi dilema pada sisi kesehatan, rumah sakit, masyarakat, dan khususnya keluarga pasien dan pasien sendiri.
Picture of fradita eka sukardi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by fradita eka sukardi - Thursday, 26 January 2012, 08:09 PM
 
1. Berdasarkan kasus diatas, ketiga perawat memiliki pendapat yang sama-sama benar. Perlu diperhatikan bahwasanya merupakan negara yang masih menganut Euthanasia adalah tindakan kriminal. Hal ini tertuang dalam pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun". serta pasa 388 KUHP yang menyatakan bahwa: " Barag siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". adapun KODEKI pasal 7d :" setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani", dan KODEKI pasal 2 dijelaskan bahwa:"seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi". Adapun pendapat yang paling mendekati pada kasus diatas yaitu perawat B yang menyatakan bahwasanya anggota/staf RS tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pembunuh. apalagi Indonesia meyakini keberadaan agama pada setiap individu, dan agaama manapun meyakini bahwasannya membunuh adalah perbuatan dosa.

2.mengatasi konflik internal dan eksternal yaitu:
a. mengatasi konflik internal yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, jika ternyata masalahnya ada di eutanasia yang diinginkan oleh pasien, namun hal ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dan bertentangan dengan kode etik dari profesi yang ada maka harus menyamakan ide, bahwasannya eutanasia bukan solusi bagi pasien karena berkaitan dengan hukum dan moral yang ada. setelah ketiga perawat dan staf y lainnya sepakat bahwasannya eutanasia bukan hal yang diperbolehkan secara hukum dan secara profesi harus melaksanakan profesi dengan sesuai standar profesi maka RS akan selamat. mengenai hak pasien, yang namanya hak jika bertabrakan dengan kewajiban maka yang hak akan kalah. menyelamatkan jiwa sangat penting.
b. mengatasi konflik eksternal yaitu setelah pihak internal sepakat dan memiliki ide bahwasannya euthanasia merupakan tindakan kriminal maka selanjutnya pihak RS menyampaikan kabar kepada keluarga pasien tentang penyakit pasien, dan keinginan pasien untuk euthasia dengan komunikasi yang baik. memberikan pengertian dan kejelasan penyakit pasien kepada keluarga pasien dan qta juga empati kepada keluarga pasien. setelah itu qta serahkan kepada keluarga pasien. jika keluarga pasien masih menolak, maka qta menggunakan win win solution.

3. konfliknya ialah euthanasia yang menjadi perdebatan dikalangan perawat, RS dan keluarga pasien.




Picture of fradita eka sukardi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by fradita eka sukardi - Thursday, 26 January 2012, 08:09 PM
 
1. Berdasarkan kasus diatas, ketiga perawat memiliki pendapat yang sama-sama benar. Perlu diperhatikan bahwasanya merupakan negara yang masih menganut Euthanasia adalah tindakan kriminal. Hal ini tertuang dalam pasal 344 KUHP yang menyatakan bahwa: "Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun". serta pasa 388 KUHP yang menyatakan bahwa: " Barag siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun". adapun KODEKI pasal 7d :" setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup mahluk insani", dan KODEKI pasal 2 dijelaskan bahwa:"seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi". Adapun pendapat yang paling mendekati pada kasus diatas yaitu perawat B yang menyatakan bahwasanya anggota/staf RS tidak mempunyai hak untuk menjadi seorang pembunuh. apalagi Indonesia meyakini keberadaan agama pada setiap individu, dan agaama manapun meyakini bahwasannya membunuh adalah perbuatan dosa.

2.mengatasi konflik internal dan eksternal yaitu:
a. mengatasi konflik internal yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah terlebih dahulu, jika ternyata masalahnya ada di eutanasia yang diinginkan oleh pasien, namun hal ini bertentangan dengan peraturan perundangan yang ada di Indonesia, dan bertentangan dengan kode etik dari profesi yang ada maka harus menyamakan ide, bahwasannya eutanasia bukan solusi bagi pasien karena berkaitan dengan hukum dan moral yang ada. setelah ketiga perawat dan staf y lainnya sepakat bahwasannya eutanasia bukan hal yang diperbolehkan secara hukum dan secara profesi harus melaksanakan profesi dengan sesuai standar profesi maka RS akan selamat. mengenai hak pasien, yang namanya hak jika bertabrakan dengan kewajiban maka yang hak akan kalah. menyelamatkan jiwa sangat penting.
b. mengatasi konflik eksternal yaitu setelah pihak internal sepakat dan memiliki ide bahwasannya euthanasia merupakan tindakan kriminal maka selanjutnya pihak RS menyampaikan kabar kepada keluarga pasien tentang penyakit pasien, dan keinginan pasien untuk euthasia dengan komunikasi yang baik. memberikan pengertian dan kejelasan penyakit pasien kepada keluarga pasien dan qta juga empati kepada keluarga pasien. setelah itu qta serahkan kepada keluarga pasien. jika keluarga pasien masih menolak, maka qta menggunakan win win solution.

3. konfliknya ialah euthanasia yang menjadi perdebatan dikalangan perawat, RS dan keluarga pasien.




Picture of Mohammad Sudrajat
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Mohammad Sudrajat - Thursday, 26 January 2012, 09:07 PM
 
1.a). Dari ketiga tenaga medis yang benar menurut saya adalah perawat B, karena berdasarkan landasan moralnya adalah setiap manusia tidak berhak untuk mengakhiri hidupnya sendiri maupun hidup orang lain dalam kondisi apapun. Indonesia adalah negara hukum, dan untuk kasus eutanasia juga diatur peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Eutanasia hingga saat ini juga belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. Euthanasia hingga saat ini juga tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP. Kesimpulannya adalah, bagaimanapun kondisi pasiennya, eutanasia di Indonesia tidak boleh dilakukan karena sudah diatur dalam undang-undang yang ada. Kecuali untuk negara lain, contohnya Belanda yang sudah melegalkan (diatur dalam undang-undang negara Belanda) tindakan eutanasia untuk kasus-kasus tertentu, dan Belanda menjadi negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik eutanasia.

2.b). Untuk mengatasi konflik internal maupun eksternal, kita harus mengacu pada hak dan kewajiban masing-masing sesuai prosedur yang ada dan kita juga harus "melek" terhadap undang-undang/hukum yang berlaku di negara kita. Seperti perawat, mempunyai hak untuk mengungkapkan pendapatnya, yang sudah dilakukan oleh perawat A, B, dan C. Tetapi semua keputusan ada di tangan dokter, dan dokter juga harus menjelaskan secara detail dan mudah dicerna tentang segala prosedur dan hukum yang berlaku kepada Tn. C tentang keinginannya untuk mati (dilakukannya eutanasia).

3.c). Kalau soal konflik sudah cukup jelas yaitu tentang keinginan pasien kepada dokter, yaitu melanggar hukum dan norma yang berlaku di Indonesia, dan jika tindakan eutanasia dilakukan, itu adalah tindakan yang melanggar hukum yang berlaku di Negara kita.

Terima kasih.
Picture of bintang chandra dewi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by bintang chandra dewi - Thursday, 26 January 2012, 09:23 PM
 
(1). Menurut saya pada kasus diatas, tenaga medis yg benar adalah perawat C karena dokter lah yg lebih berhak memberikan keputusan. Namun hal tersebut (euthanasia) harus didiskusikan terlebih dahulu dengan perawat dan keluarga pasien. Perawat membantu klien dan keluarga klien dalam membuat keputusan bagi dirinya. Perawat selalu mendampingi pasien dan terlibat langsung dalam asuhan keperawatan. Dalam kasus di atas terdapat dua tindakan yang memiliki risiko dan konsekuensi masing-masing terhadap klien. Perawat dan dokter perlu mempertimbangkan pendekatan yang paling menguntungkan / paling tepat untuk klien. Namun upaya alternatif tindakan lain perlu dilakukan terlebih dahulu misalnya manajemen nyeri (relaksasi, pengalihan perhatian, atau meditasi) dan kemudian dievaluasi efektifitasnya. Apabila terbukti efektif diteruskan namun apabila alternatif tindakan tidak efektif maka keputusan yang sudah ditetapkan antara petugas kesehatan dan klien/ keluarganya akan dilaksanakan.
Hak-hak asasi manusia yang terutama penting dalam etika kedokteran adalah hak untuk hidup, bebas dari deskriminasi, bebas dari siksaan dan kekejaman, bebas dari perlakuan yang tidak manusiawi dan tidak pantas, bebas beropini dan berekspresi, persamaan dalam mendapatkan pelayanan umum di suatu negara, dan pelayanan medis.

PRINSIP LEGAL DAN ETIK :

  1. Euthanasia (Yunani : kematian yang baik) dapat diklasifikasikan menjadi aktif atau pasif. Euthanasia aktif merupakan tindakan yang disengaja untuk menyebabkan kematian seseorang. Euthanasia pasif merupakan tindakan mengurangi ketetapan dosis pengobatan, penghilangan pengobatan sama sekali atau tindakan pendukung kehidupan lainnya yang dapat mempercepat kematian seseorang. Batas kedua tindakan tersebut kabur bahkan seringkali merupakan yang tidak relevan.

  2. Menurut teori mengenai tindakan yang mengakibatkan dua efek yang berbeda, diperbolehkan untuk menaikkan derajat/dosis pengobatan untuk mengurangi penderitaan nyeri klien sekalipun hal tersebut memiliki efek sekunder untuk mempercepat kematiannya.

  3. Prinsip kemanfaatan (beneficence) dan tidak merugikan orang lain (non maleficence) dapat dipertimbangkan dalam kasus ini. Mengurangi rasa nyeri klien merupakan tindakan yang bermanfaat, namun peningkatan dosis yang mempercepat kematian klien dapat dipandang sebagai tindakan yang berbahaya. Tidak melakukan tindakan adekuat untuk mengurangi rasa nyeri yang dapat membahayakan klien, dan tidak mempercepat kematian klien merupakan tindakan yang tepat (doing good).

(2). Agar konflik individu dalam organisasi maupun konflik keorganisasian tidak melebar dan akhirnya mengganggu jalannya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka konflik perlu dikelola dengan baik, terutama oleh manajer puncak (top manager).
Pondy (dalam Luthans, 1983 : 382-383) mengemukakan tiga pendekatan konseptual utama untuk mengelola konflik keorganisasian yakni :
1. Bargaining approach
Pengelolaan konflik model ini merujuk pada kelompok kepentingan yang berkompetisi karena keterbatasan sumber daya. Strategi untuk mengatasi konflik adalah dengan membagi secara merata kesempatan memperoleh sumberdaya atau mengurangi keinginan untuk mendapatkan sumberdaya.
2. Bureaucratic approach
Pengelolaan konflik model ini merujuk pada hubungan kewenangan secara vertikal di dalam struktur hierarkhi.
•Konflik akan terjadi apabila pihak atasan ingin melakukan pengendalian ke bawah, tetapi mereka menolak untuk dikendalikan.
•Strategi untuk memecahkan konflik adalah mengganti aturan-aturan birokratis yang bersifat impersonal untuk pengendalian personal.
3. Systems approach
Apabila pendekatan tawar-menawar dan pendekatan birokratis gagal menyelesaikan konflik, maka pendekatan sistem berisi koordinasi berbagai masalah. Pendekatan ini merujuk pada hubungan horisontal dan kesamping diantara fungsi-fungsi.
•Ada dua strategi yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik yakni :
a. mengurangi perbedaan terhadap tujuan dengan mengubah
insentif, atau melakukan seleksi yang sesuai;
b. mengurangi saling ketergantungan fungsional dengan
mengurangi ketergantungan pada penggunaan sumberdaya
bersama-sama, dengan mengurangi tekanan untuk
konsensus.
Konflik internal antar anggota staf dapat diselesaikan dengan cara Bureaucratic approach sedangkan konflik eksternal antara RS dengan keluarga pasien diselesaikan dengan System approach.

(3). Konflik dalam kasus ini meliputi perbedaan pendapat antar perawat dan tindakan pasien dalam mengambil keputusan.

Picture of Agung Firmansyah  Lamondjong
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Agung Firmansyah Lamondjong - Thursday, 26 January 2012, 08:20 PM
 
1. Mengurangi penderitaan seseorang adalah hal yang baik.. akan tetapi bagaimana dengan keingin seseorang yang ingin mengkahiri kehidupannya (mati). apakah kita akan mau melakukannya? tentu tidak mau kalau memang kita masih normal. nah bagaimana dengan kasus di atas? saya lebih sepak dengan perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh.

2. Dalam setiap organisasi manapun pasti tidak lepas dengan adanya konflik baik internal maupun eksternal. tapi organisasi yang baik pasti mampu mengatasi kedua bentuk konflik tersebut. sebaiknya pihak RS harus membuka forum diskusi untuk membahas
masalah euthanasia mencari jalan keluarnya bersama antara dokter, perawat, dan pihak keluarga dan harus menentukan sikap apa yang harus dilakukan.

3. Konflik mengenai euthanasia dimana keluarga pasien dan pihak RS terjadi kesalahan komunikasi dan RS tidak bisa mengambil keputusan.
Picture of annisa annisa
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by annisa annisa - Thursday, 26 January 2012, 08:44 PM
 
1.B benar karena petugas medis dalam etika profesinya memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesinya dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan keselamatan jiwa pasien.C juga benar karena dokter merupakan seorang decision maker dalam setiap pelayanan medis yang akan dilakukan rerhadap pasien.
2.sebelum penyelesaian konflik,perlu dilakukan adanya diskusi atau musyawarah internal komite medis untuk menyatukan pendapat.perlu ditelaah terlebih dahulu konflik yang terjadi antara siapa,bagaimana konflik tersebut dapat terjadi,kemudian gagasan2 apasaja yg dapat dgunakan untuk menyelesaikan konflik&hambatannya dan akhirny kputusan untuk penyelesaian konflik diambil.
Untuk KONFLIK INTERNAL: dengan hal tersebut diatas dilakukan dengan mempertimbangkan segala aspek yang ada sehingga akhirnya memiliki persamaan persepsi atau pandangan.
Untuk KONFLIK EKSTERNAL:diawali dngan adanya musyawarah dengan memberikan informasi sejelas-jelasnya mengenai aspek medis dan medikolegal pada kasus pasien dan meluruskan pandangan pasien&keluarga yang keliru sehingga pasien dan keluarganya tidak salah mengambil kputusan.karena apabila hal tersebut dlakukan bkn hanya dokter yang dapat terjerat hukuman namun semua orang yang mendukung dan membiarkan hilangnya nyawa seseorang.namun apabila pasien tetap bersikukuh maka pihak RS dapat meminta pasien dan keluarganha untuk menandatangani penolakan tindakan medis dan selanjutnya kasus diserahkan kepada pihak pengadilan.
3.konflik yg tjd antara pasien&pihak tenaga medis&RS mengenai keinginan untuk dilakukan eutenasia padahal hal tersebut melanggar kode etik dan konflik internal karena adanya perbedaan pandangan menvenai kasus eutenasia tersebut.
Picture of dhyas munandar as
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by dhyas munandar as - Thursday, 26 January 2012, 08:57 PM
 
1. Saya setuju dengan alasan perawat B, ini berdasarkan hukum di Indonesia maka eutanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa "Barang siapa menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun". Juga demikian halnya nampak pada pengaturan pasal-pasal 338, 340, 345, dan 359 KUHP yang juga dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur delik dalam perbuatan eutanasia. Dengan demikian, secara formal hukum yang berlaku di negara kita memang tidak mengizinkan tindakan eutanasia oleh siapa pun. Jadi baik dokter maupun perawat tidak berhak mengakhiri kehidupan seseorang dengan alasan apapun.
Ketua umum pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Farid Anfasal Moeloek dalam suatu pernyataannya yang dimuat oleh majalah Tempo Selasa 5 Oktober 2004 [12] menyatakan bahwa : Eutanasia atau "pembunuhan tanpa penderitaan" hingga saat ini belum dapat diterima dalam nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat Indonesia. "Euthanasia hingga saat ini tidak sesuai dengan etika yang dianut oleh bangsa dan melanggar hukum positif yang masih berlaku yakni KUHP.

2. Cara mengatasi konflik Di RS tersebut dengan menggunakan 2 metode, yaitu :
a. Penanganan Konflik Interna : dengan memecahkan permasalah ini di rapat komite medis yang di hadiri unsur rumah sakit mulai dari direktur, dokter, dan perawat.
b. Penanganan konflik Eksterna: dengan mengkomunikasikan masalah ini dengan keluarga pasien tersebut, kita jelaskan belum ada undang-2 di Indonesia ini yang memperbolehkan dilakukan nya tindakan Euthanasia tersebut, selain itu pihak rumah sakit selalu memberi support dan semangat kepada keluarga pasien dan mengingatkan bahwa semua nya telah ini telah diatur oleh sang Kuasa.

3. Konflik yang terjadi adalah antara petugas interna di RS itu sendiri dan dengan keluarga yang menginginkan tindakan euthanasia yang sebenarnya tidak diperbolehkan dengan alasan apapun oleh KUHP di negara Indonesia ini.

Picture of meva dowinta NN
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by meva dowinta NN - Thursday, 26 January 2012, 09:30 PM
 

1. 1. Perawat B benar ,bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Meskipun euthanasia bukan merupakan istilah yuridis, namun mempunyai implikasi hukum yang sangat luas, baik pidana maupun perdata. Pasal-pasal dalam KUHP menegaskan bahwa euthanasia baik aktif maupun pasif tanpa permintaan adalah dilarang. Demikian pula dengan euthanasia aktif dengan permintaan. Sesuai dengan bunyi pasal-pasal dalam KUHP :
Pasal 338: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain karena pembunuhan biasa, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”
Pasal 340: “Barangsiapa dengan sengaja & direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, karena bersalah melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun.”
Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.”
Pasal 345: “Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, kalau orang itu jadi bunuh diri.”
Pasal 359: “Menyebabkan matinya seseorang karena kesalahan atau kelalaian, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun”

2. Penyelesaian konflik
I
nternal = dapat diselesaikan dengan membicarkan hal tersebut secara internal dengan mengacu pada aspek moral, etika, agama dan hukum.
E
ksternal = dapat diselesaikan dengan menjelaskan kepada pasien dan atau keluarganya berdasarkan KUHP pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 bahwasanya euthanasia itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika, agama, moral, serta hukum dan dilarang di Indonesia

In 3. Konflik yang terjadi adalah adanya pertentangan antara keinginan seseorang (untuk mengakhiri hidup pasien) yang bertentangan dengan peraturan/etika/moral/hukum yang berlaku di Indonesia, kepada pihak lain yang terlibat dan bertanggungjawab pada kasus tersebut.

Picture of andy bagus laksana s
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by andy bagus laksana s - Thursday, 26 January 2012, 09:46 PM
 

1. 1.Untuk kasus di atas tenaga medis yang benar adalah perawat B dengan pernyataannya bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. ini sesuai dalam KUHP Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.” Indonesia melalui pasal 344 KUHP jelas tidak mengenal hak untuk mati dengan bantuan orang lain. Undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif & dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Jadi eutanasia tidak diperbolehkan dengan alasan apapun.

2. 2. Cara mengatasi konflik Interna : dengan memecahkan permasalah ini di rapat intern rumah sakit yang di hadiri unsur rumah sakit mulai dari direktur, dokter, dan perawat. sedang Eksterna: dengan mengkomunikasikan masalah ini dengan keluarga pasien tersebut dan menjelaskan bahwa dalam peraturan perundang undangan indonesia eutanasia tidak diperbolehkan.

3. 3.Konflik yang terjadi adalah perbedaan keinginan antara tenaga medis di RS dengan keluarga yang menginginkan tindakan euthanasia yang sebenarnya dalam KUHP indonesia tidak dibenarkan dengan alasan apapun.




2

Picture of Lara Pradilla Rose
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by Lara Pradilla Rose - Thursday, 26 January 2012, 09:40 PM
 
1. Pada kasus ini pendapat ketiga perawat tidak bisa disalahkan, karena ketiganya memiliki point of view masing-masing. Perawat A bisa dibenarkan karena pasien berhak memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap dirinya dan keinginan tersebut harus dihormati. Perawat B juga tidak salah karena ditinjau secara etika dan agama menghilangkan nyawa seseorang adalah hal yang tidak bisa dibenarkan. Perawat C mengatakan yang berhak memutuskan adalah dokter, dalam hal ini dokter berhak mengambil keputusan namun harus dilandasi oleh hukum yang ada. Dalam pandangan hukum, euthanasia bisa dilakukan jika pengadilan mengijinkan. Namun bila euthanasia dilakukan tanpa dasar hukum, maka dokter dan rumah sakit bisa dianggap melanggar pasal 345 KUHP, yaitu menghilangkan nyawa orang lain dengan menggunakan sarana. Dari sudut pandang hukum euthanasia aktif jelas melanggar Undang-Undang. Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 340 dan 344.

2. Konflik internal : mengadakan pertemuan dengan staff RS untuk menjelaskan dan menegaskan peraturan yang disepakati bersama mengenai tindakan eutanasia dan landasan yang digunakan sehingga tidak ada lagi perbedaan pendapat diantara staff. Konflik eksternal : mengadakan pertemuan dengan keluarga pasien dan menejelaskan aturan yang ada di RS, sebaiknya dalam forum juga diikutsertakan pihak ketiga yang bersifat objektif dan benar-benar mengerti tentang eutanasia secara hukum, etika/moral, agama.

3. Konflik internal : perbedaan pendapat antara staff di RS. Konflik eksternal : keluarga pasien menuntut tentang hak meninggal pasien akibat diberi tindakan life saving.
Picture of rani henty novita
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by rani henty novita - Thursday, 26 January 2012, 09:40 PM
 
1. Menurut saya untuk kasus diatas tindakan tenaga medis B lah yang benar jika skenario tersebut terjadi di indonesia. Karena indonesia tidak menyetujui adanya eutanasia hal ini berdasarkan

Pasal 344 KUHP berbunyi “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

disini adalah sudah jelas bahwa seorang tenaga medis harus berusaha sekuat tenaga untuk menyokong setiap kehidupan dari setiap manusia.

hal yangberbeda tentu saja akan terjadi jika negara kita melegalkan eutanasia.

2. Konflik Internal : Perlu diadakan penyuluhan dan pertemuan antara semua pihak rumah sakit untuk menyelaraskan tentang pemikiran eutanasia yang di negara kita tidak di legalkan.

Konflik Eksternal : kita serahkan saja ke pengadilan karena menurut undang2 yang berlaku kita sudah berbuat sesuai dengan aturan yang berlaku.

3. ketidakselarasan pemikiran tentang eutanasia antara staf A,B, dan C dan juga benturan antara hak hidup pasien (eutanasia) dengan peraturan yang ada di indonesia.
Picture of harnantyo putra nugrahadi
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by harnantyo putra nugrahadi - Thursday, 26 January 2012, 09:55 PM
 
1.Menurut saya tindakan perawat B dan C sudah benar karena semua anggota staf di RS tidak berhak menjadi seorang pembunuh dan perawat C juga menyerahkan semua tindakan berada di tangan dokter.

2.Hubungan interpersonal antara perawat dengan dokter, RS, maupun keluarga pasien dapat merupakan sumber terjadinya konflik, oleh sebab itu perawat harus mengetahui dan memahami manajemen konflik. Penyebab konflik meliputi: ketidakjelasan uraian tugas, gangguan komunikasi, tekanan waktu, standar, kebijakan yang tidak jelas, perbedaan status, dan harapan yang tidak tercapai. Konflik dapat dicegah atau diatur dengan menerapkan disiplin, komunikasi efektif, dan saling pengertian antara sesama rekan kerja.
Konflik dapat dicegah atau dikelola dengan:
Disiplin: Mempertahankan disiplin dapat digunakan untuk mengelola dan mencegah konflik. Manajer perawat harus mengetahui dan memahami peraturan-peraturan yang ada dalam organisasi. Jika belum jelas, mereka harus mencari bantuan untuk memahaminya.
Pertimbangan Pengalaman dalam Tahapan Kehidupan: Konflik dapat dikelola dengan mendukung perawat untuk mencapai tujuan sesuai dengan pengalaman dan tahapan hidupnya. Misalnya; Perawat junior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk mengikuti pendidikan kejenjang yang lebih tinggi, sedangkan bagi perawat senior yang berprestasi dapat dipromosikan untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi.
Komunikasi: Suatu Komunikasi yang baik akan menciptakan lingkungan yang terapetik dan kondusif. Suatu upaya yang dapat dilakukan manajer untuk menghindari konflik adalah dengan menerapkan komunikasi yang efektif dalam kegitan sehari-hari yang akhirnya dapat dijadikan sebagai satu cara hidup.
Mendengarkan secara aktif: Mendengarkan secara aktif merupakan hal penting untuk mengelola konflik. Untuk memastikan bahwa penerimaan para manajer perawat telah memiliki pemahaman yang benar, mereka dapat merumuskan kembali permasalahan para pegawai sebagai tanda bahwa mereka telah mendengarkan.
Untuk mengembangkan alternatif solusi agar dapat mencapai satu kesepakatan dalam pemecahan konflik, diperlukkan komitmen yang sungguh sungguh. Ada beberapa stragtegi yang dapat digunakan, antara lain: akomodasi, kompetisi, kolaborasi, negosiasi, dan kompromi.
Mengakomodasi
Memberi kesempatan pada orang lain untuk mengatur strategi pemecahan masalah, khususnya apabila isu tersebut penting bagi orang lain. Hal ini memungkinkan timbulnya kerjasama dengan memberi kesempatan pada mereka untuk membuat keputusan. Perawat yang menjadi bagian dalam konflik dapat mengakomodasikan pihak lain dengan menempatkan kebutuhan pihak lain di tempat yang pertama.
Kompetisi
Gunakan metode ini jika anda percaya bahwa anda memiliki lebih banyak informasi dan keahlian yang lebih dibanding yang lainnya atau ketika anda tidak ingin mengkompromikan nilai-nilai anda. Metode ini mungkin bisa memicu konflik tetapi bisa jadi merupakan metode yang penting untuk alasan-alasan keamanan.
Kompromi atau Negosiasi
Masing-masing memberikan dan menawarkan sesuatu pada waktu yang bersamaan, saling memberi dan menerima, serta meminimalkan kekurangan semua pihak yang dapat menguntungkan semua pihak.
Memecahkan Masalah atau Kolaborasi
Pemecahan sama-sama menang dimana individu yang terlibat mempunyai tujuan kerja yang sama.
Perlu adanya satu komitmen dari semua pihak yang terlibat untuk saling mendukung dan saling memperhatikan satu sama lainnya.
Diharapkan Manajer Perawat dapat memahami dan menggunakan keahliannya secara khusus untuk mencegah dan mengatur konflik.

3.Konflik yang terjadi dalam kasus ini adalah:
a. Konflik internal antara sesama staf di RS
b. Konflik eksternal antara pihak RS dengan keluarga
Picture of maryam jamilah
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by maryam jamilah - Thursday, 26 January 2012, 10:29 PM
 
nama: maryam jamilah
Picture of catur ilmiwaty
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by catur ilmiwaty - Thursday, 26 January 2012, 10:41 PM
 

Jawaban no 1.

Jawaban dari ketiga perawat A, Perawat B dan perawat C juga benar. Tergantung dari sudut pandang mana mereka memandang persoalan tersebut. Lepas dari pro dan kontra tentang euthanasia ,saya kira tergantung dan kembali pada diri kita sendiri. Seseorang yang memiliki kepercayaan yang teguh kepada Tuhan dan Agamanya, maka ia akan memilih jalan '' normal '' dalam mengakhiri hidupnya. Tetapi juga tidak bisa kita VONIS bila seorang pasien atau keluarga memohon '' euthanasia '' adalah orang yang tidak beragama .

Euthanasia, haruslah kita pandang sebagai keputusan yang sangat sulit dalam menentukan hidup dan matinya seorang manusia.Sebab kita bukan Tuhan yang mempnyai hak mencabut nyawa,atau memberi kehidupan.

Euthanasia adalah '' proses keputusan '', untuk melepaskan atau membebaskan penderitaan bagi seorang pasien, yang berdasarkan diagnosa '' tidak memiliki kans '' untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya.

MENYIKAPI MATI SECARA MEDIS
Keputusan hidup matinya seseorang, memang itu adalah kuasa Tuhan. Hanya saja, sejauh ketika pasien didiagnosis otaknya masih berfungsi, maka alat penyokong hidup (ventilator) tetap dipasang. Tapi, kalau otaknya sudah tak berfungsi atau mati, ventilator dicabut. Adapun beberapa pertimbangan jika otaksudah tidak berfungsi atau sudah mati adalah :
Menghentikan usaha yang sia sia , pasien tidak memiliki harapan untuk sembuh sesuai diagnosa dokter, sehingga lama waktu perawatan dan biaya yang dikeluarkan keluarga juga tidak banyak. Membantu mengurangi stress keluarga yang ditinggalkan , juga meminimalkan pendapat bahwa Rumah Sakit semakin mendapatkan keuntungan jika pasien terus dirawat.

Kita juga tahu, dalam agama manapun tentang seseorang yang mati. Bila memang sudah meninggal, kita tidak boleh menyakiti mayat. Di agama Islam, mayat harus sesegera mungkin dikuburkan, kalau diperpanjang lagi hidup pasien yang udah jelas fungsi otaknya sudah mati dengan ventilator, jelas ini merupakansiksaan.

Pihak yang menentukan pasien itu dinyatakan mati? Pihak keluarga, dalam keputusan medis jelas tidak dimintakan pendapatnya. Keluarga hanya diminta pendapatnya tentang apa saja harapan dan keinginan dari pasien, yang menjadi nilai tertentu dalam hidupnya. Pihak yang berhak menentukan kematian adalah petugas kesehatan yang disumpah dan menangani kasus ini. Disamping itu, perlu ada dua orang lagi dokter yang berkompeten di pasien tersebut agar sebagai bahan pembanding keputusan tersebut.

Jawaban no 2.

Mengatasi konflik internal dengan sesama staf yaitu mempertemukan semua profesi yang ikut dalam memberikan pelayanan medis kepada pasien tersebut, kemudian menjelaskan standar operasional prosedur yang harus dilakukan. Termasuk ketiga perawat tersebut, dalam hal tetap memberikan asuhan keperawatan sesuai dengan SOP pada pasien tersebut.

Mengatasi konflik eksternal sejak awal dokter dan perawat harus menjalin hubungan yang baik dengan pihak keluarga pasien. Setiap pengambilan keputusan baik untuk tujuan diagnostik, terapi maupun berbagai tindakan lainnya, harus selalu dengan persetujuan pasien dan atau keluarganya sehingga lebih mudah jika ada konflik bisa dengan cara Compromiser, yaitu dengan cara kompromi kepada pasien dan keluarganya, tentang prosedur medis euthanasia dan pelanggaran-pelanggaran etika dan hukum yang mungkin akan terjadi.

Jawaban no 3

Konflik yang terjadi adalah antara keinginan seorang pasien untuk mengakhiri hidupnya dan keinginan tersebut didukung oleh keluarga dengan melanggar prosedur dan kebijakan yang harus dijalankan Rumah Sakit dalam melakukan penanganan pasien dengan indikasi tersebut. Konflik internal antara sesama tenaga medis (perawat) dalam hal menanggapi masalah Tn.C, sehingga sebaiknya di tetapkan atau disampaikan kembali standar operasional prosedur asuhan keperawatan yang harus dilakukan pada kasus Tn.C



Picture of myggi rizdwke nanda
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by myggi rizdwke nanda - Friday, 27 January 2012, 12:03 AM
 

1. Dari pendapat pribadi saya, pernyataan perawat B yang paling benar, jika berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, dan menurut syariat Islam.

Landasan moralnya yaitu kehidupan makhluk hidup di dunia ini sudah digariskan oleh Tuhan dan tidak ada yang berhak mengakhirinya, diatur juga dalam Pasal KUHP dan ayat AlQuran.

Sedangkan hukum yang berlaku di Indonesia, Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancamdengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

dari Pasal 344 KUHP ini apapun alasan yang diajukan oleh pihak manapun, bahkan keinginan dari pasein sendiri, diancam pidana bagi pelakunya. Sehingga dengan jelas terlihat, bahwa euthanasia dalam hukum Indonesia itu dilarang dalam konteks apapun.

Selain itu patut juga diperhatikan adanya ketentuan dalam Bab XV KUHP khususnya Pasal 304dan Pasal 306 (2).

Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yangberlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan ataupemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapanbulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

- Sementara dalam ketentuan Pasal 306 (2) KUHP dinyatakan, “Jika mengakibatkan kematian,perbuatan tersebut dikenakan pidana penjara maksimal sembilan tahun”.

Dua ketentuan terakhir tersebut di atas memberikan penegasan, bahwa dalam konteks hukum di Indonesia, meninggalkan orang yang perlu ditolong juga dikualifikasi sebagai tindak pidana. Dua pasal terakhir ini juga bermakna melarang terjadinya euthanasia pasif yang sering terjadi di Indonesia.

Syariah Islam mengharamkan euthanasia aktif, karena termasuk dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amad), walaupun niatnya baik yaitu untuk meringankan penderitaan pasien. Hukumnya tetap haram, walaupun atas permintaan pasien sendiri atau keluarganya.
Dalil-dalil dalam masalah ini sangatlah jelas, yaitu dalil-dalil yang mengharamkan pembunuhan. Baik pembunuhan jiwa orang lain, maupun membunuh diri sendiri. Misalnya firman Allah SWT :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (untuk membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.” (QS Al-An’aam : 151)

“Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisaa` : 29).

Dari dalil-dalil di atas, jelaslah bahwa haram hukumnya bagi dokter melakukan euthanasia aktif. Sebab tindakan itu termasuk ke dalam kategori pembunuhan sengaja (al-qatlu al-‘amad) yang merupakan tindak pidana (jarimah) dan dosa besar.

2. Untuk mengatasi konflik internal maupun eksternal, sebenarnya cukup mudah apabila semua pihak mengerti dan paham 2 aspek yang merupakan landasan moral untuk kasus euthanasia ini. Ditinjau dari segi Hukum dan Agama. karena dalam kasus ini, semua pihak yang terlibat belum mengetahui apa itu landasan moralnya, merupakan tanggung jawab manajemen Rumah Sakit lah memberikan pehamaman tersebut.

2. Konflik Internal : semua perawat yang terlibat dalam perawatan secara holistik pasien ini harus diberikan pengertian, bahwa kehidupan tidak dengan mudahnya diakhiri begitu saja. kita mempunya norma hukum dan agama yang harus dipatuhi, baik sebagai Warga Negara yang baik, dan umat beragama yang taat. jelaskan bahwa jika tindakan ini masih dilakukan, maka kita akan dituntut secara pidana, dan dari segi agama, besar dosa yang akan kita tanggung.

Konflik Eksternal : hampir sama penyelesainannya dengan konflik intenal. berikan penjelasan dengan penuh empati. pihak RS tidak dengan mudah hanya menjelaskan tapi juga mengerti kondisi pasien dan ekluarga, karena jika tidak dengan empati tersebut, pasien akan merasa tidak diperhatikan sisi psikologi nya. karena apabila seseorang / pihak telah membuat keputusan ingin mekakhiri hidup, kemungkinana besar sudah mengalami "putus asa" dalam hidupnya, yang pasti memerlukan pendekatan secara psikologis.


3. Konflik : seorang pasien yang mempunyai hak otonomi terhadap dirinya sendiri untuk menerima ataupun tidak ingin menerima sebuah tindakan medis yang dilakukan kepada dirinya, kemudian melakukan permintaan penolakan tindakan. Petugas kesehatan yang emrupakan tim kesehatan yang bertanggung jawab dalam merawat pasein tersebut di RS mempunyai perbedaanpendapat dalam merespon permintaan pasien. Namun apabila pihak rumah sakit melakukan permintaan pasien tersebut maka akan bertentangan dengan norma Hukum dan Agama yang berlaku di Indonesia.

Picture of dewi kartika k
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by dewi kartika k - Friday, 27 January 2012, 12:06 AM
 
  1. perawat B dan C ada benarnya bahwa dalam melakukan tindakan medis harus melalui perintah seorang dokter dan seorang dokter dalam melakukan tugasnya harus sesuai dengan kode etik dimana dalam hal ini seorang dokter harus lebih memperhatikan serta mengedepankan kepentingan dan keselamatan pasien.thoughtful
  2. Internal : antar perawat harus beri pengertian lagi tentang tugas mereka sebagai tenaga medis harus mengedepankan keselamatan pasien, perbedaan pendapat antar perawat biasa terjadi tetapi jangan sampai hal ini membuat suatu pertentangan serius yang nantinya akan timbul keluar dari RS tersebut. sad
    Eksternal : dalam hal ini antara pihak RS terutama dokter dengan pasien dan keluarganya. pasien dan keluarganya harus diberi pengertian tentang euthanasia itu sendiri dan sanksi terhadap pelanggarannya seperti yang tecantum dalam KUHP sebagai contoh dalam
    Pasal 344: “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata & sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya duabelas tahun.” Sedangkan berhubungan dengan pasien pengertian ini harus dibedakan antara mengakhiri kehidupan dalam hal ini memperpendek dengan mengurangi penderitaan terhadap pasien. dead
  3. konfliknya adalah pelaksanaan euthanasia, ini menjadi suatu permasalahan yang dilematis serta masih menimbulkan pro dan kontra bagi kalangan dunia kedokteran, dimana seorang dokter harus berpegang teguh pada kode etik kedokteran. approve Pada satu sisi, seorang pasien berhak atas kehidupannya, namun ketika tindakan euthanasia dilarang untuk dilakukan, sementara penyakit yang diderita pasien tidak dapat disembuhkan (tim medis juga tidak dapat menyembuhkan) dan pihak keluarga benar-benar tidak sanggup lagi untuk menanggung biaya yang besar serta melakukan kewajibannya terhadap dokter (yang berhak untuk menerima honorarium).wide eyes
Picture of arief darmawan
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by arief darmawan - Friday, 27 January 2012, 12:27 AM
 

1. Untuk kasus yang diatas tenaga medis manakah yang benar dan apa landasan moralnya?
JAWABAN: PERAWAT B
Moral (Bahasa Latin Moralitas) adalah istilah manusia menyebut ke manusia atau orang lainnya dalam tindakan yang memiliki nilai positif. Manusia yang tidak memiliki moral disebut amoral artinya dia tidak bermoral dan tidak memiliki nilai positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia.
Nilai-nilai positif yang dianut buadaya timur seperti Indonesia mengenai euthanasia jelas-jelas melarang keras, baik dari segi budaya maupun agama. Landasan ini berlaku untuk profesi apapun baik medis maupun paramedis.
Khusus untuk dokter landasan lain yang mengatur tentang euthanasia tercantum dalam KODEKI. KODEKI bukanlah semata-mata landasan moral namun lebih luas dari itu yaitu landasan ETIK. Dalam pasal 7d KODEKI menyataka bahwa setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insasi. Dalam KODEKI mengenai euthanasia, ternyata dapat digunakan dalam tiga arti, yaitu:
a. Berpindah ke alam baka dengan tenang dan aman tanpa penderitaan dan bagi yang beriman dengan nama Allah di bibir
b. Waktu hidup akan berakhir (sakaratul maut) penderitaan pasien diperingan dengan memberi obat penennag.
c. Mengakhiri penderitaan dan hidup pasien dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri dan keluarganya
Pro-euthanasia dalam butir C, di beberapa negara Eropa dan Amerika sudah banyak gerakan yang mengukuhkan hal tersebutdalam bentuk undang-undang, dalam hal ini mereka melegalkan. Namun kita di Indonesia SEBALIKNYA, sebagai umat yang beragama dan berfalsafah Pancasila percaya pada kekuasaan mutlak dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
Dalam pertanyaan No. 1 ini memang tidak fokus pada landasan hukum. Namun tidak salahna untuk mengingatkan mengenai kontroversi “HaK Asasi Manusia” tentang euthanasia. Berikut sanggahan mengenai HAM dan euthanasia. Apabila diperhatikan lebih lanjut, pasal 338, 340, & 344 KUHP, ketiganya mengandung makna larangan untuk membunuh. Pasal 340 KUHP sebagai aturan khususnya, dengan dimasukkannya unsur “dengan rencana lebih dahulu”, karenanya biasa dikatakan sebagai pasal pembunuhan yang direncanakan atau pembunuhan berencana. Masalah euthanasia dapat menyangkut dua aturan hukum, yakni pasal 338 & 344 KUHP. Dalam hal ini terdapat apa yang disebut ‘concursus idealis’ yang diatur dalam pasal 63 KUHP, yang menyebutkan bahwa:
(1) Jika suatu perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu, jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.
(2) Jika suatu perbuatan yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang dikenakan.
Pasal 63 (2) KUHP ini mengandung asas ‘lex specialis derogat legi generalis’, yaitu peraturan yang khusus akan mengalahkan peraturan yang sifatnya umum.
Kesimpulan landasan hukum adalah bahwa masalah HAM bukanlah merupakan masalah yuridis semata-mata, tetapi juga bersangkutan dengan masalah nilai-nilai etis & moral yang ada di suatu masyarakat tertentu.

2. Bagaimana mengatasi konflik internal dengan sesama staf dan eksternal antara RS dengan pasien?
JAWAB: Dimensi penyelesaian konflik secara umum ada dua macam yaitu kerjasama/tidak kerjasama dan tegas/tidak tegas yang secara umum dapat dilakukan melalui 5 pendekatan sebagai berikut: (1) Kompetisi, (2) Akomodasi, (3) Sharing, (4) Kolaborasi dan (5) Penghindaran. Pada dasarnya semua pendekatan memiliki potensi yang sama dalam hal menyelesaikan konflik, lagi-lagi ini tergantung pada kasus. Dalam kasus ini pendekatan internal yang digunakan dapat berupa sharing atau kolaborasi sedangkan pada tarap eksternal dapat dilakukan pendekatan akomodasi oleh pihak direksi.

3. What is the conflict?
JAWABAN:
Adanya hal-hal sebagai berikut yaitu: "striking together with force”, implies disagreement, discord and friction among members of a group dan interaction where words, emotions, and actions "strike together" to produce disruptive effects.
Maka konflik yang terjadi dapat berupa konflik antara sesama pegawai di rumah sakit, konflik RS dengan pasien/keluarganya dan konflik dalam diri pasien.

Picture of muhammad iqbal
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by muhammad iqbal - Friday, 27 January 2012, 01:11 AM
 
  1. Pendapat Perawat C benar karena segala keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan "Advanced Life Support" pasien tersebut ada pada Dokter, bukan perawat, pasien maupun keluarga pasien.
  2. Konflik internal antar staff medik (perawat) diselesaikan dengan menyesuaikan pemahaman dengan kode etik petugas medik untuk memelihara kehidupan pasien berdasarkan sumpah Hipokrates yang mengandung dua gagasan yaitu : kesediaan menolong penderita dan menolak membantu orang untuk bunuh diri. Dua gagasan sumpah ini dimasukkan ke dalam kode etik kedokteran. Sehingga, prioritas utama adalah "Life saving", bukan mengakhiri hidup.. Akan tetapi, "Decision maker" untuk melakukan tindakan medik semua tergantung oleh dokter,bukan perawat. Konflik eksternal dengan menyesuaikan pemahaman tentang kewajiban - kewajiban dokter dan staff medik RS kepada keluarga & pasien mengenai memelihara kehidupan manusia adalah prioritas utama profesi medik, bukan mengakhiri kehidupan.
  3. Konflik dalam kasus ini jelas terlihat antara pihak RS yang ingin mempertahankan prinsip pemeliharaan kehidupan dengan keluarga pasien yang memiliki pemahaman dangkal tentang hak asasi untuk hidup manusia.
Picture of ade ade mega jayanti
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by ade ade mega jayanti - Friday, 27 January 2012, 09:14 AM
 
1. Dalam kasus inii keputusan tenaga medis yang benar adalah tenaga medis B dan C untuk tidak setuju dalam mengambil tindakan yg diinginkan keluarga pasien yaitu mengakhiri hidup pasien dalam kondisi masih hidup (koma). Hal inii juga dijelaskan dalam pasal 9 BAB II KODEKI tentang kewajiban dokter kepada pasien. Pada bab inii disebutkan bahwa seorang dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup mahluk insani menurut etik kedokteran, dokter tidak boleh menggugurkan kandungan dan mengakhiri hidup orang yang sakit meskipun menurut pengetahuan tidak mungkin sembuh. Selain itu ditegaskan pula dalam Surat Edaran IDI no.702/PB H2/09/2004 yang menyatakan, “Di Indonesia sebagai negara yang berazaskan Pancasila, dengan sila yang pertamanya adalah Ke Tuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin dapat menerima tindakan “euthanasia aktif”.

Tetapi seperti kita ketahui juga,kematian pasien dapat diputuskan saat dipastikan telah terjadinya kematian otak. Tindakan penghentian terapeutik diputuskan oleh oleh dokter yang telah berpengalaman, selain harus pula dipertimbangkan keinginan pasien, keluarga pasien, dan kualitas hidup yang diharapkan. Sesuai dengan surat edaran IDI menyatakan: Sampaikan kepada pasien dan atau keluarganya keadaan yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya mengenai penyakit yang diderita pasien.

2. Konflik yang dapat terjadi yaitu adanya konflik internal maupun eksternal. Konflik-konflik inii dapat dipecahkan dengan cara mengkomunikasikan masalah yang ada, dengan mengingat kembali KODEKI serta hukum - hukum tentang euthanasia, setelah semua paham dengan euthanasia dan dirasa semua hal dapat di kondisikan.

3. Permasalahan Yang jadi masalah pada kasus inii yaitu keinginan pasien untuk mengakhiri hidup yang bertentangan dengan KODEKI jika dilakukan, lalu adanya masalah internal antar tenaga medis, dan yang terkahir adalah masalah tenaga medis dengan keluarga pasien.

Picture of anita permatasari
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by anita permatasari - Friday, 27 January 2012, 03:19 PM
 

1. Menurut saya perawat B benar, perawat B menyatakan bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh karena adanya indikasi-indikasi baik medis maupun permintaan dari pasien sendiripun tidak melegalkan praktik eutanasia mengingat eutanasia berhadapan dengan faham nilai menyangkut hak dan kewajiban menghormati dan membela kehidupan. Sedangkan menurut hukum KUHP pasal 344 “Barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutkannya dengan nyata dan sungguh-sungguh dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun”. Pasal tersebut jelas menerangkan tentang pengaturan masalah euthanasia yang melarang adanya euthanasia aktif, yaitu suatu tindakan yang positif dari dokter untuk mempercepat terjadinya kematian.


2. Untuk mangatasi konflik eksternal, dibutuhkan pendekatan RS terhadap keluarga pasien berupa penjelasan tentang pentingnya perawatan dan pendampingan, baik bagi si pasien maupun bagi pihak keluarga. Kebutuhan psikis dan emosional seperti kasih sayang dan perhatian sangat dibutuhkan agar jika memang sudah waktunya, pasien siap menerima kematian dengan ikhlas.

Sedangkan penyelesaian masalah internal sesama staf yaitu perlunya penjelasan dan pemahaman tentang dasar-dasar hukum, agama, medis dan moral yang ada di Indonesia terutama tentang EUTHANASIA, sehingga setiap staf bisa mengerti secara menyeluruh tidak hanya berdasarkan pertimbangan etika dan moral saja.


3. Pada kasus di ini terdapat 2 konflik, yaitu

- Konflik internal yaitu konflik perbedaan pendapat antara tenaga medis yang ada di rumah sakit

- Konflik eksternal yaitu konflik antara Rumah sakit dengan keluarga pasien berupa keinginan keluarga pasien unutk mengakhiri hidup pasien padahal hal tersebut bertentangan dengan hukum dan etik yang harus dipegang teguh oleh Rumah sakit tersebut.


Picture of silvania mekasari putri
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by silvania mekasari putri - Friday, 27 January 2012, 03:25 PM
 
1. menurut saya, saya setuju dengan pendapat perawat B bahwa semua anggota /staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. berdasarkan agama masalah kehidupan & kematian seseorang itu berasal dari Sang Pencipta yaitu Tuhan. Jadi, perbuatan yang menjurus kepada tindakan penghentian hidup yang berasal dari Tuhan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan, oleh karenanya tidak dibenarkan.Hal ini sesuai dengan KODEKI (Kode Etik Kedokteran Indonesia) pasal 2 dijelaskan bahwa; “seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi”. Jelasnya bahwa seorang dokter dalam melakukan kegiatan kedokterannya sebagai seorang profesi dokter harus sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, hukum dan agama. Dari aspek hukum dinyatakan bahwa Undang-undang yang tertulis dalam KUHP hanya melihat dari sisi dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif & dianggap sebagai pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut, tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya

2. Langkah penyelesaian konflik pada kasus ini:
a. konflik internal : dengan mendiskusikan lebih lanjut secara internal semua tim medis di RS tersebut dan herus menyadari bahwa perbedaan pendapat diantara mereka bukan merupakan suatu masalah tetapi dianggap sebagai sesuatu yang dapat saling melengkapi. Untuk masalah euthanasia itu sendiri pihak RS harus memutuskan dengan tegas dan mengacu kepada aspek moral, agama dan hukum di indonesia itu sendiri.
b. konflik eksternal : antara RS dengan pasien dan keluarga pasien dengan jalan memberikan penjelasan dan pengertian kepada pasien dan keluarganya bahwa euthanasia adalah suatu tindakan yang bertentangan dengan etika, agama, moral dan hukum di indonesia.

3. konflik yang terjadi adalah, yang pertama, euthanasia akan melanggar peraturan RS yang menyatakan bahwa kehidupan seseorang harus disokong. yang kedua, hak otonomi pasien untuk menerima atau menolak tindakan medis. yang ketiga, adanya perbedaan pendapat antara tim medis di RS tersebut.
Picture of feri sulistya afrianto
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by feri sulistya afrianto - Friday, 27 January 2012, 03:25 PM
 

1. Perawat B yang paling benar dengan pendapatnya bahwa bahwa semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh. Euthanasia tidak benarkan dari sudut manapun. Dari segi agama, etik, hukum jelas melarangnya.

-Agama : QS Al-An’aam:151, QS An-Nisaa:92, QS Al-Baqarah:178, QS An-Nisaa` : 29, QS Al-Hajj : 66.

-Hukum : Pancasila dan UUD 45. KUHP 359, 345, 344, 340, 338, 356

-Etika : KODEKI, Surat Edaran IDI, PPNI, Sumpah profesi dokter, perawat.

2. Konflik Internal : Menjalin komunikasi yang baik antara seluruh pihak/ staf rumah sakit agar tidak terjadi kesalahpahaman, dan menjunjung tinggi prinsip pemahaman tentang euthanasia.

Konflik Eksternal : Manajerial RS dan staf medis menjelaskan kepada keluarga pasien tentang keadaan pasien yang sesungguhnya, dan menjelaskan tentang larangan Euthanasia. Apabila tidak terdapat kesepakatan dilimpahkan pada pihak pengadilan, putusan pengadilan adalah yang menjadi penentu karena berkekuatan hukum dan memberi perlindungan hukum pada pelaksananya

3. Konflik yang terjadi adalah Konflik Internal RS antaraperawat A,B,C. Konflik eksternal anatar rumah sakit dengan Keluarga Pasien.

Picture of monika budi PP
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by monika budi PP - Friday, 27 January 2012, 03:42 PM
 
Jawaban No.1
Perawat B benar karena hidup dan mati seseorang yang menentukan adalah Allah. Selain itu, euthanisa juga tidak dibenarkan baik dari sisi kedokteran (karena melanggar etika) maupun dari sisi hukum.
Euthanasia menurut KODEKI
pasal 2 dijelaskan bahwa: “seorang dokter harus senantiasa berupaya melaksanakan profesinya sesuai dengan standar profesi tertinggi”. Jelasnya bahwa seorang dokter dalam melakukan kegiatan kedokterannya sebagai seorang profesi dokter harus sesuai dengan ilmu kedokteran mutakhir, hukum dan agama.

pasal 7d juga menjelaskan bahwa “setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajiban melindungi hidup insani”. Artinya dalam setiap tindakan dokter harus bertujuan untuk memelihara kesehatan dan kebahagiaaan manusia.

Euthanasia menurut hukum :
Pasal 344 KUHP secara tegas menyatakan, “Barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Pasal 338 KUHP secara tegas dinyatakan, “ Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Pasal 340 KUHP dinyatakan, “ Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana lebih dulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Dalam ketentuan Pasal 304 KUHP dinyatakan, “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seorang dalam keadaan sengsara, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan, dia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”

Jadi baik dari sisi kedokteran ataupun hukum, tidak ada yang membenarkan euthanasia
Jawaban No.2
Cara menyelesaikan konflik internal di rumah sakit antar pegawai rumah sakit bisa dengan negosiasi atau mendiskusikan masalah euthanasia tersebut baik dari sisi moral, kedokteran dan hukum sesuai dengan pasal-pasal yang sudah disebutkan di atas.
Cara menyelesaikan konflik eksternal yaitu antara pihak keluarga dan pihak rumah sakit, yang pertama adalah dengan menjelaskan ke keluarga pasien bahwa dari sisi kedokteran maupun dari sisi hukum tidak ada yang membenarkan untuk dilakukan euthanasia. Jika pihak keluarga tetap tidak mau terima dengan penjelasan dan keterangan dari pihak rumah sakit maka bisa dengan menggunakan bantuan dari pihak ketiga yaitu dengan membawa masalah tersebut ke pengadalian seperti yang telah dilakukan pada kasus tersebut.

Jawaban no. 3.
Konflik yang terjadi adalah konflik antara petugas kesehatan di rumah sakit tersebut yang berbeda pendapat tetang legal atau tidak dilakukannya euthanasia di rumah sakit tersebut. Konflik yang kedua adalah keinginan pihak keluarga untuk mengakhiri hidup pasien dan kewajiban rumah sakit sebagai “life support”.
Picture of windi kisdianata
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by windi kisdianata - Saturday, 28 January 2012, 12:16 AM
 

1. 1. Menurut saya yang benar adalah perawat B dan C. Pihak rumah sakit semua anggota/staf yang berada dirumah sakit tidak mempunyai hak menjadi seorang pembunuh, semua tergantung dari keputusan dari pasien itu sendiri dan dengan pihak keluarga, kemudian semua itu menjadi hak dokter untuk dapat mengambil keputusan. Kasus yang saya liat bahwa kurang komunikasi antara pihak rumah sakit dan keluarga. Serta kurang pemahaman prosedur tindakan medis oleh keluarga Tn. C. Tugas dokter dan tenaga medis adalah memaksimalkan tindakan medis untuk membantu atau menolong kesembuhan pasien. Apabila dokter tidak melakukannya ini sudah termasuk dalam kategori euthanasia pasif, yaitu secara tidak sengaja tidak memberikan pertolongan. Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243). Dari segi agama pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga. Jadi tindakan kita sebagai dokter adalah memaksimalkan tindakan kita dengan menggandeng pihak keluarga. Bila buruk hasilnya, itu sudah hal yang terbaik yang sudah kita berikan, dan takdir dari Allah dan Allah maha tau.

2. 2. Dalam mengatasi masalah ini untuk konflik internal perlu adanya negosiasi diantara ketiga perawat ini. Membahas dari sudut pandang dari ketiga perawat ini, dan mencari jalan tengah dengan mengedepankan aspek-aspek moral,agama,hukum, dan etik.

Untuk konflik eksternal perlu pembahasan dari pihak rumah sakit dan dari pihak keluarga. Bagaimana pihak rumah sakit dapat menjelaskan alasan tindakan medis serta akibat bila tidak dilakukan tindakan medis ke pihak keluarga. Beban biaya yang harus ditanggung oleh pihak keluarga dan dijelaskan secara jujur. Serta memberi penjelasan juga maksud dan tujuan dari tindakan ini, apakah bertentangan dengan aspek-aspek moral,agama,hukum, dan etik. Secara bersama mencari jalan keluarnya.

3. 3. Diawali oleh tindakan medis yang segera dilakukan tim dokter untuk menyelamatkan nyawa dari Tn.C dengan cara memberi resusitasi untuk mempertahankan hidup pasien. Karena kurangnya persetujuan dari pihak keluarga,keluarga merasa keberatan dengan tindakan tsb.

Kemudian tindakan apa yang seharusnya dilakukan dokter. Dengan izin keluarga apakah sebagai dokter tetap membiarkan tidak memaksimalkan tindakan medisnya. Dan bagaimana landasan yang tepat untuk kasus ini.

Aditiya Pramudya W.
Re: kasus manajemen konflik RS-eutanasia
by aditiya pramudya w - Saturday, 28 January 2012, 01:33 PM
 
Tugas Eutanasia_Aditiya Pramudya Wardana_MMR_Angkatan 06